Esposin, SOLO - Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo tahun 2025-2029 disetujui bersama eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Solo, Rabu (9/7/2025) siang.

Raperda itu mengatur rencana pembangunan Solo hingga tahun 2029. Anggota Pansus Raperda RPJMD Solo 2025-2029, Suharsono, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat diwawancara Espos, Jumat (11/7/2025), mengatakan fraksinya telah berhasil mengawal dan mengamankan sejumlah program pembangunan pro-rakyat di RPJMD.

Seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan kajian potensi secara komprehensif, pelestarian budaya, smart city dengan big data, kecepatan informasi, penataan transportasi ramah lingkungan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Posyandu, karang taruna, serta berbagai lembaga masyarakat lainnya.

Suharsono mengatakan Fraksi PDIP DPRD Solo juga telah menyampaikan sejumlah catatan terkait Raperda RPJMD Solo 2025-2029 dalam rapat paripurna DPRD Solo.

"Sesuai hasil pembahasan, Fraksi PDIP DPRD Solo sepakat dan menyetujui dengan apa yang telah disepakati Pansus. Tapi ada beberapa catatan Fraksi PDIP terkait Raperda ini," ujar dia, Jumat (11/7/2025).

Menurut Suharsono, penyusunan RPJMD 2025-2029 belum dilakukan secara maksimal. Dia mencontohkan target capaian ruang terbuka hijau (RTH) setiap tahun yang diarahkan menuju 20 persen, belum disandingkan secara jelas dengan target capaian kualitas RTH di Solo.

Selain itu, data existing maupun data capaian belum disajikan secara komprehensif. Kondisi tersebut menurut Suharsono menyulitkan dalam menilai kemajuan yang dicapai. Bahkan data yang disajikan tahun 2020 sebesar 11,01 % dan mengalami kenaikan signifikan tahun 2021 menjadi 12,43 %, mengalami penurunan drastis menjadi 9,76 pada 2024.

Sayangnya, Suharsono melanjutkan, perubahan data tersebut tidak disertai penjelasan secara komprehensif. "Kami mengusulkan Pansus turun, melihat langsung di mana faktor yang menyebabkan RTH turun. Pengecekan lapangan sudah kami lakukan sebelum rapat paripurna, dan itu pun belum mampu menjawab pertanyaan Pansus," urai dia.

RTH Disalahfungsikan

Suharsono juga menyoroti banyaknya RTH yang disalah fungsikan dan melanggar peraturan perundangan. Dia meminta OPD terkait mengambil tindakan tegas agar RTH tidak semakin menyusut. "Kami khawatir ke depan RTH akan semakin turun dan lingkungan rusak," kata dia.

Fraksi PDIP juga menyoroti target penurunan angka kemiskinan yang dinilai terlalu kecil, serta belum mencerminkan upaya yang signifikan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Solo. "Masih di bawah 1%. Kalau kita mematok angka yang kecil, komitmen untuk mengentaskan kemiskinan dipertanyakan. Percuma Solo menjadi kota yang maju dan berbudaya kalau penduduknya masih banyak yang miskin," terang dia.

Yang tidak boleh dilupakan menurut Suharsono pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya—baik budaya benda maupun tak benda. Dia menilai program ini belum terformulasikan secara terarah dan menyeluruh dalam dokumen RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berharap, Pemkot Solo mampu menerjemahkan RPJMD dalam program kegiatan secara maksimal dan optimal.

"Sehingga seluruh capaian dengan indikator indikator yang ada bisa jauh melebihi target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD," tegas dia.