Esposin, SOLO — Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rino Ardhian Nugroho, menyebut pencoretan sejumlah program Wali Kota Solo Respati Ardi oleh Badan Anggaran DPRD Solo bersifat politis.

Meski begitu, Rino mengatakan Respati tidak perlu terlalu fokus pada dinamika politik, melainkan mencari cara atau sumber anggaran lain agar programnya tetap jalan.

Hal itu disampaikan Rino ketika diwawancarai Espos melalui telepon, Kamis (10/7/2025). Menurut Rino, ketika usulan program dari pemerintah kota sudah masuk ke ranah legislatif, proses politik tidak bisa dihindari. Terlebih saat ini ada isu efisiensi dan refocusing anggaran.

“Kalau sudah masuk ke DPRD tentu menjadi proses politik. Bagaimanapun secara konseptual anggota DPRD itu mewakili kelompok-kelompok masyarakat di Solo, sehingga ya pasti ada tarik-menarik kepentingan di sana,” jelas Rino.

Ia menekankan yang terpenting adalah proses politik tersebut tidak sampai mengorbankan atau merugikan kepentingan masyarakat. Ketika ditanya cara mengatasi situasi itu, Rino menyarankan Respati mengubah strategi terkait implementasinya.

“Fokus Pak Wali lebih baik ke arah bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik. Konsep yang beliau kembangkan tetap bisa berjalan meskipun dengan dana yang berbeda atau konsep yang minimal,” ujarnya.

Menurutnya, Wali Kota bisa memulai program dengan skala yang lebih kecil atau menjadikannya proyek percontohan di satu wilayah terlebih dahulu. Jika proyek percontohan itu terbukti berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dukungan untuk implementasi di tahap berikutnya akan lebih mudah didapatkan.

“Misalnya, kalau rencana awal program diterapkan di semua kecamatan, sekarang bisa dimulai di satu kecamatan dulu dengan anggaran yang ada. Sehingga nanti kelihatan hasilnya dan pada akhirnya rakyat akan teryakinkan,” papar Rino.

Meski begitu, menurutnya, Respati tidak seharusnya terlalu berkutat pada dinamika politik. Alih-alih menghabiskan energi di ranah itu, ia menyarankan Respati fokus pada implementasi program strategis meski skalanya lebih kecil.

Memutar Otak

“Kalau habis energinya untuk politik, nanti malah enggak kerja-kerja,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan mayoritas programnya di Pemkot Solo tidak disetujui DPRD. Sejumlah program itu bahkan tidak mendapatkan alokasi APBD 2025.

Respati memberikan beberapa contoh program yang tidak mendapatkan alokasi anggaran maupun program yang mengalami pemotongan anggaran, seperti Dana Pembangunan Kelurahan telah dihapus.

“Promosi kota melalui influencer, KOL [Key Opinion Leader], media sosial dihapus. Lalu program Rumah Siap Kerja, beberapa,” jelas dia saat diwawancarai Espos di Kecamatan Laweyan, Solo, Rabu (9/7/2025) pagi.

“Kemudian [bantuan] permodalan Rp15 juta per Koperasi Merah Putih Kelurahan tidak diterima. Ditolak separuh atau piye. Saya belum dapat laporan secara detail, kemarin yang paripurna Sekda dan BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Solo],” lanjut dia. 

“Mayoritas program saya ditolak beberapa fraksi DPRD Solo. Nominalnya ada di beberapa pos anggaran, beberapa di masing-masing OPD [organisasi perangkat daerah],” papar dia.

Dia menjelaskan dengan disahkannya APBD Perubahan, sejumlah program tidak mendapatkan alokasi. Namun ia berkomitmen menjalankan program pembangunan dengan mencari sumber pendanaan lain.

“Makanya dengan disahkannya kemarin banyak program tidak dialokasikan. Saya tidak putus asa, saya memutar otak supaya program saya bisa terus berjalan dengan sponsor, CSR, atau pihak lainnya,” papar dia.

Wali Kota Solo mengatakan membuka ruang diskusi dengan seluruh fraksi DPRD Kota Solo. Salah satunya dengan Fraksi PDIP Solo di Loji Gandrung, akhir pekan lalu. Ia menegaskan tidak mengistimewakan salah satu fraksi di DPRD.

“Kami fokus APBD murni untuk memperjuangkan program-program yang dinanti masyarakat, untuk membawa kesejahteraan masyarakat,” papar dia.