Esposin, SOLO -- Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, mengakui ada beberapa program dari Wali Kota Solo, Respati Ardi, yang dicoret saat pembahasan bersama KUPA-PPAS 2025 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo.

"Jadi memang benar kemarin di KUPA-PPAS 2025 ada beberapa program tambahan di dinas yang kami coret. Dicoret oleh DPRD. Namanya pembahasan anggaran itu kan memang tidak semua usulan dari dinas itu diterima. Pasti ada yang dikurangi," ujar dia saat diwawancarai Espos, Kamis (10/7/2025).

Daryono menjelaskan dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS 2025 muncul usulan-usulan dari komisi selain yang dibuat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Solo. Selain itu muncul juga program tambahan. "Sehingga kemudian harus dikurangi atau efisiensi," tutur dia.

Dalam proses itu, Daryono mengakui ada beberapa usulan atau program Wali Kota Solo yang dicoret. Namun dia menyatakan usulan program yang dicoret itu memang kurang prioritas. "Usulan itu menurut kami anu lah memang kurang prioritas," terang politikus PKS itu.

Daryono mencontohkan usulan program yang dicoret ketika pembahasan di Banggar DPRD yaitu sosialisasi atau publikasi di Diskominfo senilai Rp650 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk publikasi atau promosi kota dengan menggandeng para influencer.

"Contoh yang jelas program dari Kominfo yang untuk sosialisasi atau podcast atau publikasi Wali Kota nilainya Rp650 juta. Kami melihatnya, ini ngapain pakai influencer. Kami lebih senangnya ketika kemudian yang dipakai akun dari humas atau Pemkot, bukan influencer," urai dia.

Daryono mengakui para influencer mempunyai jumlah pengikut yang banyak sehingga dalam sosialisasi atau promosi bisa jadi lebih efektif. Namun, untuk kepentingan jangka panjang, para legislator melihat pemanfaatan dan optimalisasi akun Pemkot lebih tepat.

"Influencer benar pengikutnya banyak. Tapi kan kalau kita berpikir jangka panjang, mending mengelola akunnya Pemkot Solo. Jangkanya bisa lebih panjang. Kalau dengan influencer kalau jangkanya sudah selesai, ya sudah selesai. Butuh anggaran lagi," kata dia.

Program lain yang dicoret seingat Daryono adalah pembuatan pojok kopi atau kopi corner di Rumah Dinas Loji Gandrung. "Beliau menganggarkan pembuatan kopi corner di Loji gandrung. Seingat saya cuma dua itu ya. Program-program lainnya banyak diloloskan," terang dia.

Dana Pembangunan Kelurahan

Daryono mencontohkan program-program yang lolos seperti sosialisasi terkait sampah. "Itu program Wali Kota, lolos. Lalu persiapan meterisasi penerangan jalan umum [PJU] juga lolos. Jadi yang dicoret menurut teman-teman dalam kerangka ya belum prioritas," tegas dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan mayoritas programnya di Pemkot Solo tidak disetujui DPRD. Sejumlah program itu bahkan tidak mendapatkan alokasi APBD 2025.

Respati memberikan beberapa contoh program yang tidak mendapatkan alokasi anggaran maupun program yang mengalami pemotongan anggaran, seperti Dana Pembangunan Kelurahan telah dihapus.

“Promosi kota melalui influencer, KOL [Key Opinion Leader], media sosial dihapus. Lalu program Rumah Siap Kerja, beberapa,” jelas dia saat diwawancarai Espos di Kecamatan Laweyan, Solo, Rabu (9/7/2025) pagi.

“Kemudian [bantuan] permodalan Rp15 juta per Koperasi Merah Putih Kelurahan tidak diterima. Ditolak separuh atau piye. Saya belum dapat laporan secara detail, kemarin yang paripurna Sekda dan BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Solo],” lanjut dia. 

“Mayoritas program saya ditolak beberapa fraksi DPRD Solo. Nominalnya ada di beberapa pos anggaran, beberapa di masing-masing OPD [organisasi perangkat daerah],” papar dia.

Dia menjelaskan dengan disahkannya APBD Perubahan, sejumlah program tidak mendapatkan alokasi. Namun ia berkomitmen menjalankan program pembangunan dengan mencari sumber pendanaan lain.

“Makanya dengan disahkannya kemarin banyak program tidak dialokasikan. Saya tidak putus asa, saya memutar otak supaya program saya bisa terus berjalan dengan sponsor, CSR, atau pihak lainnya,” papar dia.