Esposin, SOLO -- Wakil Ketua DPRD Solo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Daryono, menyayangkan sikap Wali Kota Solo Respati Ardi mengenai beberapa programnya yang ditolak DPRD. Menurutnya, hal yang membuat situasi hubungan antara Respati dengan fraksi di DPRD Solo itu menghangat karena miskomunikasi saja.

Solusi atas situasi yang meruncing tersebut, menurut dia, yakni sering minum kopi bareng. "Kesimpulannya kurang ngopi bareng, barangkali Mas Wali Kota perlu mengundang teman-teman baik pimpinan maupun perwakilan fraksi atau siapa pun untuk ngopi dengan beliau biar yang seperti ini tidak terulang lagi," tutur dia saat diwawancarai Espos, Kamis (10/7/2025) siang.

Pembahasan KUPA-PPAS di Banggar DPRD Solo yang salah satunya program-program Pemkot dan Wali Kota, menurut Daryono, sudah dikomunikasikan oleh pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) kepada Wali Kota. Sebab seringkali terjadi dinamika ketika pembahasan anggaran di Banggar dengan TAPD.

"Jadi teman-teman Banggar tidak memaksakan untuk menolak langsung. Banggar senantiasa konfirm, ini Wali Kota berkehendak seperti apa, atau memang ada yang bisa dinegosiasi. Karena kami melihat ada pendapat begini loh. Ini kan proses wajar," urai dia.

Daryono menyayangkan sikap Respati yang menyebut banyak programnya ditolak DPRD Solo. "Saya menyayangkan yang disampaikan Mas Wali Kota kepada teman-teman media. Karena setahu saya sudah terkomunikasikan kan," ungkap dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan mayoritas programnya di Pemkot Solo tidak disetujui DPRD. Sejumlah program itu bahkan tidak mendapatkan alokasi APBD 2025.

Respati memberikan beberapa contoh program yang tidak mendapatkan alokasi anggaran maupun program yang mengalami pemotongan anggaran, seperti Dana Pembangunan Kelurahan telah dihapus.

“Promosi kota melalui influencer, KOL [Key Opinion Leader], media sosial dihapus. Lalu program Rumah Siap Kerja, beberapa,” jelas dia saat diwawancarai Espos di Kecamatan Laweyan, Solo, Rabu (9/7/2025) pagi.

“Kemudian [bantuan] permodalan Rp15 juta per Koperasi Merah Putih Kelurahan tidak diterima. Ditolak separuh atau piye. Saya belum dapat laporan secara detail, kemarin yang paripurna Sekda dan BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Solo],” lanjut dia. 

“Mayoritas program saya ditolak beberapa fraksi DPRD Solo. Nominalnya ada di beberapa pos anggaran, beberapa di masing-masing OPD [organisasi perangkat daerah],” papar dia.

Dia menjelaskan dengan disahkannya APBD Perubahan, sejumlah program tidak mendapatkan alokasi. Namun ia berkomitmen menjalankan program pembangunan dengan mencari sumber pendanaan lain.

“Makanya dengan disahkannya kemarin banyak program tidak dialokasikan. Saya tidak putus asa, saya memutar otak supaya program saya bisa terus berjalan dengan sponsor, CSR, atau pihak lainnya,” papar dia.