Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, untuk periode 2020–2024. Salah satu tersangka adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto (CBH).

“Yang dilakukan secara melawan hukum oleh saudara CBH, Wakil Direktur Utama BRI,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Selain Catur, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu:

• Indra Utoyo (IU), mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI
• Dedi Sunardi (DS), SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI
• Elvizar, dari pihak swasta PT Pasifik Cipta Solusi (PCS)
• Rudi Suprayudi (RSK), dari PT Bringin Inti Teknologi

“Kami akan terus mengembangkan kasus ini. Jika ditemukan bukti baru yang mengarah ke pihak lain, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka tambahan,” tambah Asep.

Kerugian Negara Diduga Capai Rp700 Miliar

KPK menduga, proyek pengadaan mesin EDC tersebut telah merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp700 miliar. Nilai ini merupakan hasil perhitungan penyidik dari total nilai proyek pengadaan senilai Rp2,1 triliun dalam rentang anggaran 2020–2024.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dugaan kerugian berasal dari dua skema pengadaan, yakni:

• Skema sewa: Rp505 miliar
• Skema beli putus: Rp241 miliar

“Hitungan dari tim penyidik, diduga total kerugian negara mencapai sekitar 30 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp700 miliar,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "KPK Tetapkan 5 Tersangka di Kasus EDC BRI, Ada Eks Wadirut Catur".