Esposin, BOYOLALI--Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah disambut baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali.

Seperti diketahui, dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menyatakan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah dengan memisahkan pemilu nasional untuk anggota DPR, anggota DPD, presiden-wakil presiden dengan pemilu lokal untuk anggota DPRD, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.

Diatur bahwa pemilu di tingkat daerah dilaksanakan paling cepat dua tahun dan maksimal 2,5 tahun setelah pelantikan presiden-wakil presiden dan anggota DPR dan DPD. Artinya, ketika pemilihan umum di tingkat nasional dilaksanakan pada 2029, maka pemilihan di tingkat daerah akan dilaksanakan sekitar 2031.

Diketahui, keputusan MK ini keluar setelah mendapatkan pertimbangan soal uji materiil yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kamis (26/6/2025).

Ketua KPU Boyolali, Maya Yudayanti, menyampaikan sebagai penyelenggara Pemilu bakal membuat waktu persiapan pelaksanaan pemilu bakal lebih mencukupi.

“Akan tetapi kami harus tetap menunggu undang-undangnya seperti apa formulasinya. Tapi yang jelas dengan adanya pemilu lokal dan nasional, maka kami cukup waktu. Seperti kemarin yang mepet itu di logistik, waktunya sangat terbatas,” kata dia kepada Espos, Senin (7/7/2025).

Selanjutnya, KPU Boyolali juga memiliki waktu yang cukup panjang untuk memberikan pendidikan kepada pemilih. Maya mengatakan nantinya KPU bisa memiliki fokus satu-satu seperti menyelesaikan Pemilu nasional dulu baru berfokus ke lokal.

Tak hanya itu, ia menilai dengan dibaginya Pemilu nasional dan lokal akan mengurangi beban kerja penyelenggara Pemilu. Artinya, akan ada lebih sedikit kotak suara dan surat suara.

“Tentunya beban kerja teman-teman di tingkatan KPPS berkurang. Soalnya mereka bakal menjadi ujung tombak kami,” kata dia.

Ia berharap dengan dipisahnya Pemilu nasional dan lokal dengan jarak sekitar 2 tahun juga membuat masyarakat tak jenuh. Kemudian, dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih.

Maya mengamini pemilih saat Pilpres dan Pileg dibandingkan dengan Pilkada di Boyolali menurun. Namun, menurutnya, masih relatif tinggi.

“Kalau Boyolali memang partisipasinya termasuk tinggi di Jawa Tengah. Harapan kami dengan pemisahan Pemilu nasional dan lokal membuat partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi,” kata dia.

Ia mencatat pada Pilpres dan Pileg di Boyolali rata-rata berada di angka 88%. Sedangkan, saat Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati pada 2024 berada di angka sekitar 85%.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengatakan lembaganya hanya melaksanakan undang-undang. Salah satunya putusan MK yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang sehingga ada aturan teknisnya.

“Pada prinsipnya putusan MK memisahkan pilkada dan pemilu nasional itu, saya kira sudah dengan banyak pertimbangan. Saya kira juga rasional, sehingga beban kerja penyelenggaraan Pemilu tidak menumpuk pada satu momen tertentu,” kata dia.

Ia mengatakan ada jeda pemisah sekitar 2 tahun-2,5 tahun penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Sehingga, penyelenggara dan pengawas pemilu memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.

Widodo mengatakan kendala yang dirasakan yaitu adanya irisan waktu saat pemilu yang telah terlaksana. Ketika urusan pemilu nasional belum selesai, sudah dinanti pelaksanaan pemilu daerah.

“Energi yang digunakan lebih banyak karena ada irisan waktu penyelenggaraan. Misal dalam satu waktu, Bawaslu harus mengawasi dua momen yang berbeda sehingga membutuhkan tenaga yang lebih,” kata dia.

Selanjutnya, ketika pemilu dilaksanakan dengan jeda maka penyelenggaraan Pemilu bakal mengurangi potensi beban kerja yang berat.