Sentimen
Informasi Tambahan
Kasus: pengangguran
Tokoh Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakat Pertahankan Asumsi Makro untuk RAPBN 2026
Espos.id
Jenis Media: Ekonomi

Espos.id, JAKARTA - Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat mempertahankan asumsi makro ekonomi 2026 yang berasal dari rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Hal itu tercapai dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Hasil panja [panitia kerja] dan rapat internal Komisi XI DPR, kami menyepakati angka yang sama dengan KEM-PPKF,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kerja sama Komisi XI DPR dan pihak terkait yang telah melihat asumsi dasar ekonomi makro secara kritis di tengah suasana dunia yang terus mengalami pergolakan.
“Kami berterima kasih seluruh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR melihat semua tantangan tersebut tetap dengan optimistis, namun juga pada saat yang sama menyadari tantangan yang harus kita antisipasi dan mitigasi risikonya sehingga stabilitas ekonomi tetap bisa terjaga,” ujar Sri Mulyani.
Dia memastikan APBN akan tetap didesain untuk bisa menjalankan tiga fungsi sesuai amanat Undang-Undang, yaitu fungsi distribusi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan, fungsi alokasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya ekonomi Indonesia, serta fungsi stabilisasi karena ekonomi akan terus mengalami dinamika yang tinggi.
Sementara Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Pimpinan Panja Pertumbuhan Ekonomi Mohammad Haekal menyampaikan bahwa dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 tersebut pemerintah telah mempertimbangkan dinamika terkini dan prospek ke depan, termasuk potensi dan berbagai risiko yang dihadapi.
“Dengan mempertimbangkan peluang ke depan, faktor risiko, serta langkah kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara utama, maka pertumbuhan ekonomi pada 2026 diperkirakan sebesar 5,2%—5,8%,” ungkapnya. Nantinya, asumsi pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal didesain tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung agregat pembangunan secara optimal.
Untuk mencapai angka yang menjadi harapan tahun depan, Haekal menyampaikan bahwa pemerintah akan mempersiapkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk merujukkan tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Strategi itu adalah:
- Pertama, upaya melakukan kebijakan dan program pemerintah dari sisi pengeluaran mulai dari konsumsi rumah tangga hingga ekspor impor.
- Kedua, upaya melalui kebijakan dan program pemerintah dari sisi produksi. Salah satunya pemerintah menyasar sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dapat tumbuh sekitar 9,2% hingga 9,7%.
- Ketiga, upaya melalui program pembangunan pemerintah pusat untuk ikut mendorong dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja untuk peningkatkan belanja produktif.
- Keempat, melalui berbagai upaya, kebijakan, program pembangunan nasional pada 2026 untuk mencapai target pembangunan nasional, salah satunya kemiskinan ekstren ke level 0%.
Secara rinci, daftar asumsi makro RAPBN 2026 yang disepakati yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2%—5,8 persen
- Inflasi: 1,5%—3,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500—Rp16.900 per dollar AS
- Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun: 6,6%—7,2%
- Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP): US$60–US$80 per barel
- Lifting minyak mentah: 600.000—605.000 barel per hari (rbph)
- Lifting gas bumi: 953.000–1.017.000 barel setara minyak per hari (rbsmph)
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%—4,96%
- Rasio gini: 0,377–0,380
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
- Tingkat kemiskinan: 6,5%—7,5%
- Indeks modal manusia: 0,57
Sentimen: neutral (0%)