Esposin, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memfasilitasi pertemuan antara perwakilan kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dengan pengelola tol Solo-Jogja, Jumat (4/7/2025).

Audiensi digelar menindaklanjuti keluhan terkait dampak proyek pembangunan tol. Pertemuan digelar di ruang rapat Pemkab Klaten. Audiensi dipimpin Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, serta dihadiri Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto.

Selain perwakilan dari belasan Kades yang desanya dilintasi tol Solo-Jogja, ada perwakilan dari PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) selaku pengelola tol dan perwakilan dari pelaksana proyek tol.

“Kami menindaklanjuti surat dari teman-teman Papdesi hingga diselenggarakan audiensi ini. Dari pihak Papdesi menyampaikan keluh kesah permasalahan dari 14 desa yang ada di Klaten dan sampai hari ini masih banyak permasalahan yang belum selesai,” kata Hamenang saat ditemui wartawan seusai audiensi.

Hamenang mengungkapkan permasalahan yang disampaikan dari masing-masing desa beragam. Mulai dari status tanah hingga masalah infrastruktur.

Namun, permasalahan yang mendominasi yakni terkait saluran irigasi pertanian, akses yang dijanjikan belum dibuat hingga masalah terowongan yang elevasinya terlalu cekung hingga kerap kebanjiran dan rawan kecelakaan.

Agar permasalahan segera bisa diselesaikan, Hamenang meminta Papdesi berkoordinasi dengan DPUPR agar secara teknis memetakan permasalahan yang ada di setiap desa berkaitan dengan proyek tol.

Dari PT JMJ bersama tim diminta membentuk penanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masing-masing desa.

“Penanggung jawab per desa harus ada sehingga nanti listing permasalahan di desa ini dikerjakan oleh JMJ serta pengembang. Nah, setelah selesai ceklis, selesai ceklis. Kemudian setelah semua permasalahan di desa selesai, bertemu kepala desa, dicek ke lapangan dan dinyatakan sudah selesai, baru MoU dan dibuat berita acara. Sehingga harapan kami nanti progres-nya akan terlihat. Kalau tidak, akan lama selesainya,” kata Hamenang.

Bupati milenial itu berharap dengan pola yang dia usulkan permasalahan yang masih ada di desa terkait proyek pembangunan tol Solo-Jogja tak lagi menggantung.

“Harapan saya tahun ini harus selesai,” tegas Hamenang.

Disinggung tanggapan dari PT JMJ serta pelaksana proyek tol, Hamenang mengungkapkan JMJ maupun pelaksana berkomitmen menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan proyek tol yang ada di desa-desa.

“Prinsipnya, mereka siap menyelesaikan. Tetapi kalau dengan pola yang lama, menurut saya lambat. Makanya, kami mengusulkan pola baru dengan membentuk penanggung jawab dari mereka per desa sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab,” kata Hamenang.

Ketua Papdesi Klaten, Joko Laksono, membenarkan sebelumnya meminta audiensi terkait penyelesaian dampak proyek tol yang ada di desa. Beberapa permasalahan seperti terkait irigasi yang berdampak langsung ke petani di sejumlah wilayah.

Joko menjelaskan dampak-dampak proyek tol yang masih ada di desa harus segera dirampungkan apalagi saat ini proyek pembangunan tol Solo-Jogja di wilayah Klaten hampir rampung. Agar proyek rampung dan tak meninggalkan masalah, Papdesi meminta ada audiensi.

“Harus segera ada langkah tindak lanjut dan alhamdulillah hari ini diterima Mas Bupati dan Mas Wabup serta pihak pengembang dan lain sebagainya. Ada progres untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa dan kami tindak lanjuti segera dan akan kami kawal terus agar permasalahan-permasalahan ini harus selesai,” kata Joko.

Terkait tindak lanjut dari audiensi tersebut, Joko mengungkapkan para Kades di wilayah yang terdampak tol segera berkoordinasi dengan DPUPR.

“Pekan depan kami akan bertemu dengan DPUPR yang punya data riil dan juga minimal kesepakatan awal. Yang belum terselesaikan harus dapat diselesaikan oleh pihak pengembang,” kata Joko.