Esposin, SOLO -- Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, mengaku sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu nasional dengan Pemilu daerah dan memberi jeda pelaksanaan 2,5 tahun.

"Saya sepakat sih secara pribadi. Kemarin juga sebenarnya enggak bareng kan, ada jeda walaupun cuma berapa bulan ya, sekitar delapan bulan," ungkap politikus PKS tersebut, Kamis (3/7/2025) sore.

Legislator dari Banyuanyar, Banjarsari, itu mengatakan rangkaian Pemilu 2024 dimana Pemilu nasional dan Pemilu daerah digelar pada tahun yang sama terasa begitu melelahkan. Jeda waktu begitu pendek.

"Ketika seperti kemarin, capainya belum selesai, sudah harus bekerja lagi. Saya secara pribadi sepakat dengan putusan penundaan itu. Itu lebih membuat kita lebih bisa untuk mempersiapkan diri," terang dia.

Daryono melihat ada semangat yang baik untuk terus membenahi Pemilu dalam putusan MK. Salah satunya untuk memberi ruang kepada para kontestan Pemilu untuk recovery dan bersiap diri menghadapi Pemilu berikutnya.

"Setelah satu proses Pemilu, ada fase recovery dan mempersiapkan diri lagi, lalu kemudian bertempur lagi di Pemilu berikutnya. Ini kan satu proses yang cukup baik dalam menghadapi Pemilu," imbuh dia.

Disinggung implikasi dari putusan MK itu, menurut Daryono, akan membuat masa jabatan legislator daerah menjadi sekitar tujuh tahun. Tapi situasinya berbeda bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Masa jabatan untuk DPRD jadi tujuh sampai 7,5 tahun. Kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa pakai opsi seperti kemarin, di Pj atau Pjs. Tapi kalau DPRD opsinya hanya perpanjangan," ujar dia.

Namun, Daryono tidak yakin putusan MK tersebut akan diterjemahkan seperti yang dipersepsikan publik sejauh ini. Sebab bisa saja nanti DPR menerjemahkan secara berbeda putusan tersebut. "Karena nanti otomatis dengan adanya putusan MK ini harus ada revisi UU Pemilu. Lha itu nanti bagaimana DPR akan membuat draf itu," kata dia.