Esposin, SRAGEN -- Bau busuk tumpukan sampah menyeruak dari dua truk dump yang penuh sampah di Tempat Pembuangan Sampah atau TPS Tempel di sebelah barat Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen. Para petugas kebersihan sampah masih membersihkan TPS itu. 

TPS tersebut dibuat sejak tahun 2000-an dan lokasinya di pinggiran hutan kota Kroyo, Karangmalang, Sragen. MMT warna dasar hijau terpampang di dekat TPS itu. Di MMT itu tertulis informasi jadwal pembuangan sampah pada pagi mulai pukul 05.00 WIB-07.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 WIB sampai selesai.

Tumpukan sampah tersebut kemudian diangkut dengan truk drump ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Tanggan, Gesi, Sragen. Meski bau tidak sedap cukup menyengat, para pejabat Pemkab Sragen nekat datang ke lokasi itu. Ada yang memakai masker dan ada yang tidak memakai masker.

Bahkan Bupati Sragen Sigit Pamungkas turut datang melihat lokasi sampah itu, Kamis (3/7/2025). Bupati tak membawa masker dan terlihat tidak terganggu dengan bau sampah itu. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen Rina Wijaya langsung menyapa saat Bupati turun dari mobil dinasnya. Rina menjelaskan detail tentang adanya kontainer mangkrak karena sampai beralih ke TPS sampai menunjukkan tanah kas Kroyo yang diusulkan sebagai tempat pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce dan Recycle (TPS3R).

Sigit melihat lokasi usulan DLH terlalu dekat dengan Kantor Dishub Sragen. Sigit tidak ingin pembangunan TPS3R itu nantinya mengganggu aktivitas para pegawai Dishub Sragen. Sigit masih mempertimbangkan lokasi lainnya tak jauh dari TPS Tempel.

Di belakang Kantor Dishub Sragen terdapat lahan tidak produktif seluas 8.000-an meter persegi. Bupati lebih tertarik lokasi itu menjadi tempat TPS3R yang lokasinya agak jauh dari Dishub Sragen.

"Pembangunan untuk gedungnya saja butuh lahan 200 meter persegi dengan alokasi anggaran Rp600 juta. Kemudian untuk lokasi pengolahan sampah dan halamannya belum termasuk dalam anggaran Rp600 juta itu. Kebutuhan total bisa sampai Rp1 miliaran," jelas Kepala DLH Sragen Rina Wijaya saat diwawancarai Espos, Kamis.

Rina berharap kebutuhan anggaran itu bisa diambilkan dari APBD Sragen sehingga pengelolaannya bisa langsung ke DLH. Dia melihat pengelolaan TPS3R yang dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK) atau dari kementerian harus lewat masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Pembangunan TPS3R itu, bagi Rina, cukup mendesak karena berdampak lingkungan yang kompleks. Dia melihat konsep hutan kota yang bersanding dengan TPS itu tidak nyekrup atau tidak pas. Lokasi hutan kota yang dipakai untuk tumpukan sampah membuat pemandangan tidak indah sehingga orang enggan datang ke hutan kota.

Luas hutan kota Kroyo yang dikelola DLH, jelas dia, mencapai 2 hektare. Berdasarkan detail engineering desain (DED) TPS3R, anggaran Rp600 juta itu sudah termasuk alat pencacah dan pemilah sampah. Rina sudah mengantisipasi lokasi TPS3R itu jauh dari permukiman supaya tidak mengganggu dan mencemari lingkungan.

Dia menyampaikan pembangunan TPS3R ini sebagai upaya optimalisasi pengolahan sampah di hulu sehingga yang dibuang ke TPA Tanggan tinggal residunya.