Esposin, SURABAYA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut industri halal sebagai salah satu kunci strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Ia menekankan pentingnya kemandirian dalam berbagai sektor industri halal, mulai dari keuangan syariah, makanan dan minuman, hingga fesyen muslim dan konten islami. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Imron Mawardi SP mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim.

“Pasar industri halal itu sangat besar, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Dengan 230 juta penduduk Muslim, kita punya pasar domestik yang kuat dan juga potensi ekspor ke negara-negara mayoritas Muslim yang jumlahnya mendekati dua miliar jiwa,” terangnya.

Tantangan Struktural

Namun, Prof Imron menyebut bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat posisi sebagai produsen utama produk halal. Adanya struktur ekonomi biaya tinggi, di mana biaya modal dan margin pembiayaan di Indonesia masih berada di atas negara-negara pesaing seperti Thailand dan Vietnam.

Selain itu, skala industri halal di Indonesia masih didominasi oleh pelaku UMKM yang kurang efisien. Masalah produktivitas SDM, infrastruktur distribusi, dan keterbatasan logistik juga membuat biaya produksi menjadi mahal.

Kontribusi Ekonomi Nyata

Meskipun belum terklasifikasi secara formal, sektor-sektor halal seperti makanan, fashion, farmasi, pariwisata, dan keuangan syariah telah berkontribusi signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB). 

“Lebih dari 60 persen PDB nasional sejatinya berasal dari sektor yang termasuk dalam industri halal,Pemerintah perlu membentuk sentra industri halal yang memfasilitasi UMKM agar lebih konsisten dan efisien dalam produksi serta siap ekspor,” ujarnya.

Strategi Penguatan

Agar Indonesia mampu naik peringkat dalam Global Islamic Economy Index, Prof Imron menyarankan fokus pada enam sektor utama: keuangan syariah, makanan halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik, media dan rekreasi.

 “Perlu inovasi bukan hanya dari segi produk, tapi juga proses. Mulai dari pendanaan hingga distribusi harus sesuai prinsip halal dan thayyib,” tegasnya.

Terakhir, ia menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara untuk saling mengakui sertifikasi halal sebagai strategi non-tarif untuk menjaga daya saing produk lokal. 

“Sertifikasi halal bisa menjadi barrier to entry bagi produk asing dan memperkuat posisi kita sebagai produsen global,” tutupnya. (NA)