Esposin, KLATEN – Operasional kantor pusat serta kantor cabang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten tutup sementara lantaran mengalami kesulitan keuangan signifikan. Soal nasib lembaga keuangan tersebut menunggu pembahasan yang dilakukan pemegang saham.

Direktur Pemasaran PD BKK Klaten, Widiyanta, menjelaskan kondisi PD BKK Klaten seperti pengumuman yang sudah terpasang di depan kantor tersebut. Operasional kantor pusat serta cabang PD BKK Klaten kali terakhir pada Kamis (19/6/2025) hingga pukul 12.00 WIB.

“Kantor cabang ada lima di eks kawedanan,” kata Widiyanta saat berbincang dengan Espos, Kamis (26/6/2025).

Sebelumnya, direksi PD BKK Klaten sudah melaporkan kondisi lembaga keuangan itu ke para pemegang saham. Soal permasalahan yang membelit PD BKK Klaten, Widiyanta mengungkapkan secara garis besar seperti yang disampaikan bupati.

Disinggung penyelesaian permasalahan di lembaga keuangan itu, Widiyanta menjelaskan direksi mengikuti petunjuk dari pemegang saham yang masih melakukan pembahasan.

“Seperti yang disampaikan Pak Bupati, harapan kami paling enggak nanti hak masyarakat terpenuhi. Kemudian kami berharap nasabah tenang, sabar menunggu proses yang diambil oleh pemegang saham,” jelas Widiyanta.

Ditemui sebelumnya, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengungkapkan status kepemilikan saham PD BKK Klaten mayoritas dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yakni 65 persen. Sementara, Pemkab Klaten merupakan pemegang saham minoritas.

Sebelumnya, Hamenang sudah memanggil jajaran direksi bersama stakeholder terkait guna menanyakan kondisi BKK Klaten.

“Kami peroleh informasi sebenarnya ini adalah permasalahan juga cukup lama, sudah dilaporkan ke provinsi sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Dan kemudian sudah ada proses, namun memang hari ini belum selesai,” kata Hamenang saat ditemui di kompleks Masjid Raya Klaten, Rabu (25/6/2025).

Hamenang sudah menyampaikan permasalahan PD BKK Klaten kepada Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di sela kegiatan di kantor Gubernur Jateng, Selasa (24/6/2025).

“Pak Gubernur sudah notice untuk diagendakan minggu-minggu ini di provinsi akan rapat,” kata Hamenang.

Soal tindak lanjut kondisi BKK Klaten, Hamenang mengungkapkan Pemkab tetap mengikuti petunjuk dari Pemprov sebagai pemegang saham mayoritas.

 “Kalau kami nanti mengikuti saja petunjuk dari provinsi seperti apa. Kami prinsipnya kepentingan nasabah ini yang kemudian harus bisa diselesaikan bersama. Karena itu yang paling penting bagi kami,” ungkap Hamenang.

Hamenang mengimbau para nasabah tetap tenang sembari menunggu keputusan di provinsi menyikapi kondisi BKK Klaten.

“Imbauannya tenang dulu, nanti kami lihat hasil dari provinsi seperti apa. Kalau sudah ada hasil, akan kami sampaikan secara resmi,” ungkap Hamenang.

Disinggung permasalahan utama yang meliputi PD BKK Klaten, Hamenang mengungkapkan dari keterangan yang dia terima, kredit macet di lembaga keuangan itu terlalu besar. Nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar.

“Ini kan dulu BKK per kecamatan yang menyalurkan kredit nilainya kecil-kecil dari kredit Rp500.000, Rp300.000, Rp200.000, Rp1 juta. Tetapi jumlahnya banyak sekali. Sehingga kalau ditotal puluhan miliar. Akhirnya ketika macet, di-merger datanya sudah tidak valid, dikejar susah,” jelas dia.

Sementara itu, sejumlah nasabah mengaku kebingungan ihwal penutupan sementara operasional PD BKK Klaten. Mereka berharap dana yang ada bisa dicairkan. 

“Ya pada kebingungan tahu-tahu ada pengumuman seperti itu. Ya harapannya tentu nasabah terutama yang besar-besar diselesaikan,” kata salah satu nasabah asal Kecamatan Klaten Utara yang enggan disebutkan namanya saat berbincang dengan Espos, Kamis.