Esposin, SEMARANG – Pemerintah Indonesia akan mengatur ulang skema magang luar negeri. Mulai ke depan, durasi maksimal pemagangan hanya enam bulan, tidak lagi hingga tiga tahun seperti sebelumnya.

Hal itu disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, seusai kuliah umum di Gedung Prof. Sudarto, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (26/6/2025).

“Magang tidak dihapus, hanya diatur ulang. Kalau namanya magang, kan latihan, maksimal enam bulan,” jelas Karding.

Menurutnya, pembatasan durasi magang ini bertujuan mencegah penyalahgunaan program oleh perusahaan melalui modus “chip label”, yakni memperlakukan peserta magang seperti pekerja tetap, tetapi dengan upah jauh di bawah standar.

“Kerjanya seperti pekerja, tapi gaji kecil dan tanpa kontrak. Kalau sampai tiga tahun, apa bedanya dengan kerja biasa?” ujarnya.

Magang ke Jepang Tetap Diminati

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah melepas 1.200 siswa peserta magang ke Jepang pada Jumat (9/5/2025). Mereka merupakan lulusan binaan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) DPW III Jateng-DIY.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa program magang ke Jepang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja muda.

“Mereka perlu dilatih agar siap memenuhi kebutuhan kerja di Jepang,” kata Luthfi saat pelepasan di MG Setos Semarang.

Program magang luar negeri, terutama ke Jepang, terus diminati pelajar karena memberikan kesempatan mengasah kompetensi teknis, etos kerja, disiplin, hingga jiwa kewirausahaan.

Sejak 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan International Manpower Development Organization Japan (IM Japan) untuk menyukseskan program ini.