Esposin, KLATEN – Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten untuk sementara menghentikan operasional. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, berharap hak-hak para nasabah bisa segera diselesaikan.

Berdasarkan pantauan Espos, Rabu (25/6/2025), pintu kantor PD BKK Klaten yang berlokasi di tepi Jl. Klaten-Jatinom itu tertutup rapat. Di depannya terpasang tulisan yang menginformasikan jika operasional PD BKK Klaten untuk sementara dihentikan 19 Juni 2025 hingga waktu yang belum ditentukan.

“Sambil menunggu keputusan dari pemegang saham (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten),” tulis direksi PD BKK Klaten dalam pengumuman tersebut.

Keputusan tersebut diambil lantaran perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional.

“Kami bersama pemegang saham berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk kelangsungan perusahaan. Demikian kami sampaikan agar menjadikan maklum dan mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kami,” kelanjutan isi pengumuman tersebut.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengungkapkan status saham PD BKK Klaten mayoritas dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yakni 65 persen. Sementara, Pemkab Klaten merupakan pemegang saham minoritas.

Sebelumnya, Hamenang sudah memanggil jajaran direksi bersama stakeholder terkait guna menanyakan kondisi BKK Klaten.

“Kami peroleh informasi sebenarnya ini adalah permasalahan juga cukup lama, sudah dilaporkan ke provinsi sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Dan kemudian sudah ada proses, namun memang hari ini belum selesai,” kata Hamenang saat ditemui di kompleks Masjid Raya Klaten, Rabu (25/6/2025).

 

Hamenang sudah menyampaikan permasalahan PD BKK Klaten kepada Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di sela kegiatan di kantor Gubernur Jateng, Selasa (24/6/2025).

“Pak Gubernur sudah notice untuk diagendakan minggu-minggu ini nanti di provinsi akan rapat,” kata Hamenang.

Soal tindak lanjut kondisi BKK Klaten, Hamenang mengungkapkan Pemkab tetap mengikuti petunjuk dari Pemprov sebagai pemegang saham mayoritas.

“Kalau kami nanti mengikuti saja petunjuk dari provinsi seperti apa. Kami prinsipnya kepentingan nasabah ini yang kemudian harus bisa diselesaikan bersama. Karena itu yang paling penting bagi kami,” ungkap Hamenang.

Hamenang mengimbau para nasabah tetap tenang sembari menunggu hasil rapat yang dilakukan di provinsi menyikapi kondisi BKK Klaten.

“Imbauannya tenang dulu, nanti kami lihat hasil dari provinsi seperti apa. Kalau sudah ada hasil, akan kami sampaikan secara resmi. Jangan khawatir, saya bersama Mas Wakil pasti akan memperjuangkan itu [terkait hak-hak nasabah]. Karena kami punya kuota 35 persen, kami juga memiliki suara untuk mengusulkan ke pemegang saham meskipun kami minoritas,” ungkap Hamenang.

Disinggung permasalahan utama yang meliputi PD BKK Klaten, Hamenang mengungkapkan dari keterangan yang dia terima, kredit macet di lembaga keuangan itu terlalu besar. Permasalahan itu sudah terjadi lama bahkan sebelum proses merger dan PD BKK Klaten ditangani provinsi.

“Ini kan dulu BKK per kecamatan yang menyalurkan kredit nilainya kecil-kecil dari kredit Rp500.000, Rp300.000, Rp200.000, Rp1 juta. Tetapi jumlahnya banyak sekali. Sehingga kalau ditotal puluhan miliar. Akhirnya ketika macet, di-merger datanya sudah tidak valid, dikejar susah,” jelas dia.