Esposin, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, memastikan para guru dan kepala Sekolah Rakyat akan segera menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan resmi yang baru dari Kementerian Sosial.

“SK tersebut diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Jadi nantinya mereka merupakan staf Kemensos nantinya,” kata Saifullah Yusuf saat ditemui seusai berdialog bersama para wali calon siswa Sekolah Rakyat tahap pertama di Pusdiklat Kesos Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (25/6/2025). 

Ia menjelaskan, kepala Sekolah Rakyat adalah aparatur sipil negara (ASN), dengan latar belakang pengalaman memimpin satuan pendidikan. 

Sementara itu, guru dapat berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pemerintah daerah, maupun yang diangkat melalui mekanisme rekrutmen Kementerian Sosial.

“Namun semuanya harus melalui proses seleksi yang transparan dan sah. Setelah seleksi wawancara yang saat ini sedang berlangsung untuk tahap pertama, dan akan selesai dua-tiga hari lagi, barulah ada SK resmi dan mereka sah menjadi bagian dari Sekolah Rakyat,” katanya seperti dilansir Antara. 

Saifullah mengakui ada sejumlah calon guru dan kepala sekolah yang mengundurkan diri, selain dari kepastian SK, juga karena lokasi penempatan sekolah dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal atau karena telah diterima di instansi lain.

“Memang ada, tapi perlu diluruskan bahwa yang mengundurkan diri adalah calon guru atau kepala sekolah yang masih dalam tahap wawancara. Ini wajar-wajar sajalah,” ujarnya.

Terlepas dari situ, ia memastikan bahwa Program Sekolah Rakyat ini banyak sekali peminatnya dan tidak kekurangan guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikannya.

"Faktanya, kita punya banyak cadangan. Program ini tidak kekurangan sumber daya,” katanya menegaskan.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah untuk memberi kesempatan belajar kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk kategori miskin ekstrem.

Pada sekolah tahap pertama program ini ditargetkan mulai berjalan pada 14 Juli 2025, di 100 lokasi dari berbagai daerah, mulai dari ujung barat Aceh-ujung timur Jayapura. Pada tahap ini, pemerintah akan menampung 9.755 siswa, dibantu 1.554 guru dan 3.990 tenaga pendidikan.