Esposin, SURABAYA – Universitas Airlangga (UNAIR) menjadi tuan rumah kegiatan Diseminasi Publik Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025–2029. Acara digelar pada Kamis (12/6/2025) di Ruang Majapahit, Lantai 5, ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B UNAIR.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh UNICEF bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan UNAIR melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) bertujuan membahas kerangka pembiayaan alternatif daerah guna mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Khususnya terkait hak-hak anak. Acara tersebut menghadirkan berbagai pihak dari kementerian, lembaga internasional, akademisi, serta mitra pembangunan lintas sektor.

ISFF sebagai Jembatan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Ketua AILG Dr Eko Supeno Drs M Si menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif UNICEF dan mitra. Ia menyebut bahwa optimalisasi ISFF sangat relevan dalam mendukung pembangunan inklusif, terutama bagi anak-anak. "UNAIR siap berkontribusi secara aktif melalui riset dan advokasi kebijakan," tegasnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, perwakilan Bappenas, Wiwien Apriliani menambahkan bahwa ISFF dapat menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan daerah. Termasuk sebagai alat pemetaan kebutuhan dan prioritas pendanaan. Ia menyebut Jawa Timur sebagai provinsi pertama yang menerapkan kerangka nasional INFF (Integrated National Financing Framework) ke level subnasional. “Dokumen ISFF ini sudah diperkenalkan di PBB sejak 2015, dan kini menjadi kerangka penting yang dapat memandu pencapaian SDGs di daerah," ungkapnya.

Menjawab Tantangan Stunting dan Akses Air Bersih

Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino, memaparkan bahwa 1 dari 4 anak di Jawa Timur hidup dalam kemiskinan dan 14,7 persen mengalami stunting. Tantangan ini membutuhkan pendekatan pembiayaan inovatif. "Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada APBD. Melainkan juga menggandeng sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat," imbuhnya. 

UNICEF menyoroti bahwa mencapai SDGs di Jawa Timur hingga 2030 diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1.700 triliun. Dokumen ISFF sendiri telah mengidentifikasi 17 opsi pendanaan publik dan swasta senilai Rp200 triliun yang bisa dimobilisasi. Hal ini menjadi langkah awal penting untuk menghapus stunting, memperluas akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat hasil pembangunan manusia.

Menyikapi permasalahan yang menjadi sorotan UNICEF, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Dr Tri Wahyu Liswati M Pd, menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan UNICEF telah terjalin erat dalam mendukung program yang berpihak pada anak.

"ISFF adalah bentuk komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan solusi peluang pembiayaan alternatif. Tentunya dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak di Jawa Timur," ujarnya.  

Diseminasi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial. Tetapi juga langkah awal untuk aksi kolektif nyata demi investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak di Jawa Timur. (NA)