Esposin, SEMARANG – Catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) sampai 29 Mei 2025, terdapat 202 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di sejumlah kabupaten/kota. Namun, dari total tersebut, 27 di antaranya belum beroperasi.

Subbag Program Disdikbud Jateng, Roberto Agung Nugroho, mengatakan yang aktif menjalankan layanan bagi program makan bergizi gratis (MBG) baru 174 SPPG. Sedangkan, 27 unit memang belum bisa beroperasi lantaran masih menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Jadi di Jawa Tengah itu sesuai data yang kami terima per 29 Mei ada sebanyak 202 SPPG yang terverifikasi. Lalu sekitar 174 SPPG yang aktif. Dan 27 SPPG belum operasional menunggu pencairan dana dari BGN,” kata Roberto di kantornya, Rabu (11/6/2025) sore.

Disdikbud Jateng tidak mengetahui pasti di mana saja SPPG yang belum beroperasi karena menjadi kewenangan penuh dari BGN. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng selaku leader program MBG.

Mengenai pelaksanaan MBG selama musim libur panjang anak sekolah tahun ini, Roberto menekankan juga ikut diliburkan. Kemudian kembali beroperasi ketika tahun ajaran baru dimulai pertengahan Juli 2025.

Sedangkan keinginan kantin sekolah untuk terlibat dalam MBG, terang Roberto, sulit direalisasikan mengingat syarat-syaratnya tidak bisa dipenuhi.

Sebab, Kantin sekolah, umumnya memiliki kapasitas ruang yang kecil dengan jumlah makanan yang dihasilkan masih terbatas.

“Kantin sekolahan tidak memenuhi syarat buat MBG. Karena kan bentuknya kecil, makanan yang disajikan juga terbatas. Jadi agak sulit kalau mau berpartisipasi di program MBG,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, telah memberikan usul agar program MBG bisa melibatkan kantin sekolah. Namun, syarat aturan satu dapur harus bisa melayani 3.000 – 3.500 paket bisa menjadi kendala.

Padahal, selama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah menjalankan program kantin sehat di sejumlah sekolah, terutama SMA/SMK.

Namun, saat program ini akan diintegrasikan ke dalam skema MBG, keterbatasan kapasitas membuat usulan ini belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

“Untuk sekolah kami mengusulkan agar bisa melibatkan kantin, tapi pusat mensyaratkan satu dapur harus bisa layani 3.000-3.500 paket. Itu tidak bisa dipenuhi basis sekolah,” kata Sumarno seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (28/5/2025) lalu.

Oleh karena itu, guna mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Jateng siap menyediakan infrastruktur pendukung.

Ada 21 aset milik Pemprov Jawa Tengah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi dapur MBG, terdiri dari 12 bangunan dan delapan bidang tanah, serta satu aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).