Esposin, SOLO -- Wakil Komisi II DPR Aria Bima dan Wali Kota Solo Respati Ardi melakukan pertemuan di Balai Kota Solo, Selasa (10/6/2025) petang. Mereka membahas upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani rakyat.

Aria menjelaskan Pemkot Solo akan melakukan berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan PAD Solo serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Akses-akses sumber pendapatan daerah yang mana Mas Wali sudah melihat potensi-potensi yang bisa diberdayakan secara maksimal. Ya, bisa peningkatan retribusi, bisa berbagai pajak tetapi intinya bahwa pendapatan daerah di Kota Solo tetap bervisi kerakyatan,” jelas dia kepada wartawan di Balai Kota Solo, Selasa.

Aria mencontohkan pajak hiburan malam atau pajak restoran bisa dimaksimalkan. Pajak perhotelan tidak dinaikkan tetapi dimaksimalkan. Menurut dia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit di Kota Solo sudah mandiri.

Sedangkan BUMD kadang masih menjadi beban Pemkot Solo dengan memberikan penyertaan modal. “Penyertaan modal daerah terus-menerus malah bikin pengeluaran ya. Enggak perlu. Kecuali mungkin air minum saja. Karena itu sangat strategis untuk pelayanan,” ungkap dia.

Dia mengatakan hak guna bangunan yang tidak terurus dan mangkrak di Kota Solo bisa diberdayakan untuk kepentingan Pemkot Solo. Aria dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akan membantu Pemkot Solo.

“Anggota DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah pasti akan mendukung kepala daerah di Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Kami komunikasi terus, delapan anggota DPR RI menyebar di lintas komisi,” ungkap dia.

Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengaku ingin agar postur APBD Kota Solo 50:50 antara transfer pusat dan PAD. Postur APBD masih banyak bersumber dari APBN. 

Catatan Espos, Pemkot Solo melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan penerimaan pajak daerah pada 2025 senilai Rp640 miliar. Target tersebut naik Rp74,65 miliar dibanding 2024 lalu.