Esposin, SUKOHARJO -- Pendapatan hotel di Sukoharjo dari agenda pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE anjlok hingga 40 persen imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meski pendapatan merosot, belum ada opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel. 

Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukoharjo, Oma Nuryanto, saat diwawancarai Espos, Rabu (11/6/2025). Menurut Oma, industri perhotelan lesu akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Terutama hotel bintang tiga ke atas sangat merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Pemasukan pendapatan hotel dari agenda MICE turun di kisaran 30 persen-40 persen. Tidak ada lagi agenda pertemuan atau konvensi dari sektor pemerintah,” kata dia.

Meski ada penurunan pendapatan, belum ada opsi PHK karyawan hotel di Sukoharjo. Manajemen hotel terpaksa melakukan efisiensi operasional untuk mengurangi cost atau biaya yang dikeluarkan setiap bulan. 

Misalnya, mematikan sebagian lift hotel dan mematikan listrik di sebagian lantai hotel. “Saya beri contoh, ada empat lift di hotel. Yang dioperasikan hanya dua lift. Kemudian, hotel memiliki 20 lantai. Yang dioperasikan hanya 10 lantai,” ujar dia. 

Oma menyambut baik kebijakan pemerintah daerah yang kembali diizinkan mengelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Kebijakan itu bakal menyelamatkan industri perhotelan di tengah lesunya perekonomian daerah. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengizinkan pemerintah daerah kembali menggelar agenda kegiatan di hotel dan restoran. Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit serta rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan pertemuan dan rapat bisa menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.