Esposin, JAKARTA--Pemerintah mengklaim hingga saat ini sekitar 90 persen desa di Tanah Air telah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kalau dari sisi pembentukan ya, sekarang pembentukan Insya Allah sudah 90 persen yang melaksanakan musyawarah desa khusus," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto seusai menghadiri pembukaan kegiatan Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim di Jakarta, Selasa (10/6/2025) malam.

Dia tidak menyebutkan jumlah spesifik desa yang telah menggelar musdesus. Namun dengan jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 75.265 desa, diperkirakan jumlah dari 90 persen desa yang telah menggelar musyawarah khusus itu adalah sekitar 67.000an desa.

Yandri mengungkapkan Indonesia bagian timur merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang belum menyelenggarakan musyawarah desa khusus.

"Memang yang banyak kendala itu di Indonesia Timur, khususnya di Papua. Tapi kalau Indonesia tengah, barat itu sudah hampir 100 persen melaksanakan musyawarah desa khusus untuk membentuk Koperasi Desa atau musyawarah kelurahan khusus untuk membentuk Koperasi Kelurahan," kata Yandri seperti dilansir Antara.

Setelah menggelar musyawarah desa khusus, ucapnya, tahapan selanjutnya dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah pembuatan akta notaris.

"Akta notarisnya sudah banyak juga selesai. Setelah di akta notaris kita akan mengajukan ke Menteri Hukum untuk badan hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pemerintah menargetkan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih akan selesai diresmikan pada akhir Juni mendatang.

"Target kita nanti akhir Juni insya Allah juga selesai badan hukum melalui Menteri Hukum. Sekarang kan target kita tercapai ini, hampir semua melaksanakan musyawarah desa khusus. Tinggal beberapa desa lagi yang belum," katanya.

Yandri meyakini target-target terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu dapat terwujud.

Secara terpisah, Center of Reform On Economics (CORE) menilai Kopdes Merah Putih bisa menjadi pilar kemandirian desa apabila dirancang dengan cermat.

Penilaian tersebut dikutip dari laporan terbaru CORE Indonesia berjudul Kopdes Merah Putih: Paradoks Gerakan Ekonomi Rakyat.

“Desa-desa unggulan dengan kinerja ekonomi baik menjadi pionir implementasi, kemudian menjadi model pembelajaran peer-to-peer bagi desa lainnya,” tulis CORE dalam laporannya, dikutip di Jakarta, Selasa.

Program tersebut diyakini punya peluang besar untuk menjadi pilar kemandirian desa jika dijalankan dengan pendekatan bertahap, berbasis prestasi, dan integrasi terhadap ekosistem ekonomi desa yang sudah ada.

Kendati begitu, CORE menyoroti perlunya kehati-hatian dalam penggelontoran dana. Dengan estimasi pembiayaan Rp400 triliun untuk seluruh koperasi, CORE menekankan pentingnya efisiensi dan alokasi anggaran yang rasional agar tidak mengganggu program lain yang sudah berjalan baik. 

“Pengalihan dana dalam skala masif ini perlu dipertanyakan secara serius,” tulis laporan tersebut.