Esposin, JAKARTA — Beredar kabar di media sosial X (dulu Twitter), mayoritas muatan ore atau bijih nikel diangkut dengan kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ada yang berspekulasi mengaitkan dengan nama armada kapal tersebut dengan nama Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama. Salah satunya diunggah oleh akun @MasBRO_back.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Inilah kapal yang beroperasi di Tambang Nikel Raja Ampat ? <br><br>JKW Mahakam &amp; Dewi Iriana <br><br>Gimana rumahnya gak dijadikan obyek wisata baru? <a href="https://t.co/0KRWitpTmB">pic.twitter.com/0KRWitpTmB</a></p>&mdash; MasBRO 🦉🫶 (@MasBRO_back) <a href="https://twitter.com/MasBRO_back/status/1931969727020343768?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis isu yang mengaitkan mantan Presiden RI Joko Widodo maupun Iriana Joko Widodo dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat,

Seusai menghadiri konferensi pers terkait pencabutan empat IUP di Raja Ampat, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin yang menjadi polemik saat ini telah terbit jauh sebelum pemerintahan presiden ke-7 RI Jokowi.

"Oh, itu enggak ada. Itu 'kan izin-izinnya itu 'kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil, dilansir Antara.

Bahlil menjelaskan bahwa empat IUP yang resmi dicabut pemerintah diterbitkan pada periode 2004–2006, saat kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

Ia juga menambahkan bahwa PT GAG Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.

"Kalau PT GAG 'kan sejak 1972 kontrak karya. Sejak 1998 kontrak karyanya. Masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali (keterkaitan dengan Jokowi maupun Iriana)," tegas Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta berdomisili di kawasan geopark.

Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama yang berdomisili di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare, PT Nurham di Yesner Waigeo seluas 3.000 hektare, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Mayaifun seluas 2.193 hektare, dan PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare.