Esposin, DENPASAR – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan penyelesaian proses penulisan ulang sejarah Indonesia membutuhkan waktu dua bulan. Meski demikian, Fadli Zon belum mengetahui progres penulisan buku sejarah tersebut. 

“Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” kata dia saat ditemui di Denpasar, Bali, Sabtu (7/6/2025). 

Meskipun yakin target waktu yang ada cukup bagi sejarawan, Menteri Kebudayaan belum mengetahui hingga saat ini proses penulisan ulang sejarah sudah sejauh mana.

Dia memilih untuk mempercayai para sejarawan dari perguruan tinggi yang menyusun. Menurut dia, sisa waktu yang ada cukup mengingat mereka tidak menulis sejarah dari nol.

“Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya, dan kita sudah lama tidak menulis sejarah paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah itu terakhir pada era pemerintahan Pak Habibie, sudah 26 tahun yang lalu,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan bahwa yang menjadi fokus dalam penulisan ulang sejarah bukan untuk mencari-cari kesalahan orang melainkan pencapaian-pencapaian bangsa dari perspektif Indonesia.

“Jadi, Indonesia sentris ya bukan perspektif kolonial sehingga yang menulis sejarah adalah profesional ya sejarawan bukan aktivis, bukan politisi,” kata dia yang dikutip dari Antara. 

Menbud juga mengakui tadi sore mendapat masukan dari Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta.

Dalam pidatonya, Megawati menilai sejarah seolah dipotong dan hanya diingat ketika zaman Orde Baru, serta mengingatkan Menbud bahwa perbedaan itu diperbolehkan sehingga Megawati juga ingin mengumpulkan sejarawan.

Menbud Fadli menilai pendapat Megawati tidak salah, sehingga pemerintah menggandeng sejarawan yang ahli untuk menyusun sejarah dengan segera.

Ia tidak mempermasalahkan rencana Megawati mengumpulkan sejarawan lain. Namun, menurut dia, sejarawan yang diminta ikut dalam penulisan ulang sejarah ini sudah profesional di bidangnya.

“Tidak ada masalah, memang kita harus mempunyai perspektif, kalau saya kecenderungan apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting jadi bukan perspektif kolonialis dan bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” ujarnya.