JAKARTA - Pemerintah Kuba pada Senin malam 3 Juni memutuskan untuk membatalkan sebagian kebijakan kenaikan tarif internet, setelah gelombang kemarahan publik merebak di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk, inflasi tinggi, serta kelangkaan kebutuhan pokok yang semakin parah.

Perusahaan telekomunikasi milik negara, ETECSA, sebelumnya memicu kontroversi setelah mengumumkan pembatasan paket data bersubsidi menjadi hanya 6 gigabyte dengan harga 360 peso – setara kurang dari 1 dolar AS menurut nilai tukar pasar gelap. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata penggunaan bulanan global sebesar 21,6 GB per ponsel pintar, menurut data perusahaan telekomunikasi asal Swedia, Ericsson.

Setelah kuota subsidi 6 GB habis, pelanggan dikenakan biaya tambahan sebesar 3.360 peso (sekitar  9 dolar AS) hanya untuk 3 GB data tambahan—angka yang mencapai lebih dari separuh dari rata-rata gaji bulanan warga Kuba, yaitu 5.839 peso (sekitar 16 dolar AS).

Paket data internet lainnya yang ditawarkan oleh ETECSA sebagian besar hanya tersedia dalam mata uang dolar AS. Ini dimaksudkan agar warga diaspora Kuba yang tinggal di luar negeri dapat mengirimkan uang untuk mendukung keluarga mereka di Tanah Air. Namun, bagi mayoritas warga Kuba yang tidak memiliki akses ke dolar, kebijakan ini dianggap sangat tidak adil dan meminggirkan masyarakat yang paling rentan.

Sebagai respons terhadap tekanan publik, ETECSA akhirnya memberikan tambahan kuota data sebesar 6 GB bagi para pelajar – menjadikan total kuota mereka menjadi 12 GB – dengan harga subsidi yang sama, yakni 360 peso. Langkah ini sedikit meredakan ketegangan, namun tidak menyelesaikan masalah bagi sebagian besar warga lainnya.

Andrea Curbelo, mahasiswa sejarah seni berusia 20 tahun dari Universitas Havana, mengungkapkan bahwa meskipun tambahan kuota itu membantu para pelajar, ia menilai semua warga Kuba seharusnya mendapat perlakuan yang sama.

“Semua warga Kuba seharusnya memiliki kesempatan yang sama seperti kami para mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka... Pemerintah seharusnya meninjau ulang kebijakan ini agar setiap orang memiliki hak yang setara,” kata Andrea.

Ketegangan mengenai harga paket data ini muncul di tengah upaya pemerintah Kuba yang dikuasai Partai Komunis untuk mencari dana segar guna memperbarui infrastruktur telekomunikasi yang sudah ketinggalan zaman. Situs pengukur kecepatan internet, Speedtest.net, mencatat bahwa Kuba termasuk negara dengan kecepatan koneksi internet paling lambat di dunia.

Pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga diperlukan untuk investasi perbaikan jaringan dan pelayanan. Namun bagi sebagian besar warga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebijakan ini justru dirasakan sangat memberatkan.

Danila Maria Hernandez, remaja 19 tahun asal Havana, mengatakan bahwa kebijakan menaikkan tarif internet di tengah krisis ekonomi sangat menyakiti rakyat.

“Satu-satunya hiburan yang tersisa bagi kami hanyalah media sosial, sedikit internet untuk melupakan masalah kami sejenak,” ujar Danila. “Kebijakan ini sungguh tidak adil.”

Krisis ekonomi saat ini disebut sebagai yang terburuk sejak Revolusi 1959 pimpinan Fidel Castro. Banyak warga menghadapi kelangkaan bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam konteks inilah, akses terhadap internet menjadi salah satu hal vital untuk bertahan – baik untuk komunikasi, informasi, maupun sekadar hiburan.

Meskipun pemerintah telah mengambil langkah untuk meredam ketegangan dengan memberikan konsesi terbatas kepada mahasiswa, kemarahan publik menunjukkan bahwa tuntutan akan keadilan sosial dan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti internet masih jauh dari terpenuhi di Kuba.