Esposin, MOSKOW--Kelompok pejuang Palestina Hamas dan Zionis Israel menyepakati gencatan senjata selama 60 hari ke depan di Jalur Gaza. Hal itu seperti dilaporkan penyiar Al Arabiya yang mengutip berbagai sumber pada Kamis (29/5/2025). 

Pada hari itu juga Hamas mengatakan telah menerima usulan baru gencatan senjata di Jalur Gaza dari Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff melalui mediator.

Di sisi lain, penyiar Israel Kan, yang mengutip beberapa sumber, melansir bahwa Israel sepakat dengan usulan baru Witkoff, namun Hamas keberatan dengan usulan tersebut lantaran tidak ada jaminan perang berakhir secara permanen dan penarikan penuh militer Israel dari wilayah kantong itu.

Menurut laporan tersebut, seperti dikutip Antara, utusan khusus Presiden Donald Trump itu sudah diberitahu bahwa kedua pihak setuju untuk melakukan gencatan senjata.

Sebelumnya, Hamas menyatakan telah menyetujui usulan utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengenai Gaza, yang mengatur pembebasan sepuluh sandera Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

“Gerakan Hamas menegaskan bahwa pihaknya sedang mengerahkan upaya besar untuk menghentikan perang brutal di Jalur Gaza. Upaya terbaru ini adalah tercapainya kesepakatan dengan utusan AS Steve Witkoff mengenai kerangka umum yang mencapai gencatan senjata permanen,” kata Hamas melalui Telegram pada Rabu (28/5/2025).

“Kesepakatan ini mencakup pembebasan sepuluh tawanan Israel dan sejumlah jenazah, dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang telah disepakati, di bawah jaminan para mediator,” tambahnya.

Hamas mencatat kerangka umum dari usulan Witkoff mencakup penarikan penuh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Jalur Gaza, kelanjutan pasokan bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong tersebut, serta pembentukan komite profesional untuk mengelola urusan Gaza segera setelah pengumuman gencatan senjata.

Pada Senin (26/5/2025), portal berita Axios melaporkan Witkoff menolak klaim Hamas telah menyetujui usulannya mengenai kesepakatan sandera dan gencatan senjata.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (28/5/2025) menolak tuduhan Israel bahwa organisasi tersebut tidak becus menyalurkan bantuan kepada penduduk Jalur Gaza, Palestina.

Respons itu diungkapkan atas tudingan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon yang mengatakan PBB "gagal" mengirim lebih dari 400 truk bantuan di perbatasan sisi Gaza. Menurut dia, Israel telah membuka pintu perbatasan dan menyediakan rute yang aman bagi truk-truk itu tetapi PBB "tidak muncul."

Danon kemudian meminta PBB untuk mengesampingkan ego dan menjalankan tugasnya merespons tudingan itu, Dujarric menegaskan "PBB tidak tinggal diam," begitu pula mitra-mitra internasional yang keluar-masuk Gaza untuk menjalankan misi kemanusiaan.

"Rekan-rekan kami tidak tinggal diam. Rekan-rekan Palestina kami di Gaza hidup dalam keputusasaan besar karena mereka juga bertanya-tanya dari mana makanan berikutnya akan datang," kata Dujarric.

Dia menegaskan para pekerja kemanusiaan di Gaza terus "mempertaruhkan nyawa" untuk mengambil bantuan dari satu-satunya perbatasan yang dibuka.

Namun, kata dia, Israel terus menolak permintaan PBB untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Pada Senin (26/5/2025), Israel mengumumkan dimulainya operasi Gaza Humanitarian Foundation, sebuah mekanisme bantuan kemanusiaan yang didukung AS dan tidak menggunakan jaringan distribusi bantuan milik PBB.

Berdasarkan mekanisme itu, pasukan Israel akan memastikan keamanan di wilayah-wilayah tempat bantuan akan dibagikan.

"Sebuah perusahaan AS akan bertugas mengurusi transportasi dan logistik, sedangkan sebuah organisasi kemanusiaan internasional akan mendistribusikan bantuan langsung kepada penduduk," menurut kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu.