Esposin, WONOGIRI -- Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek, buka suara menanggapi pencabutan strategi Komandante Stelsel yang berlaku pada Pemilu 2024 lalu. 

Jekek menegaskan pencabutan itu tidak mempengaruhi keterpilihan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dari PDIP pada Pemilu 2024. 

Pencabutan strategi KomandanTe Stelsel ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 7347/IN/DPP/IV/ 2025 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tertanggal 16 April 2025.

SK itu mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan DPD PDIP Jawa Tengah Nomor 3240/In/DPP/VI/2023 tentang strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong-royong bertumpu pada mesin partai atau KomandanTe Stelsel. 

Strategi KomandanTe Stelsel ini diterapkan DPC PDIP di Jawa Tengah kecuali Solo dan Boyolali pada Pemilu 2024. Dalam SK itu pula disebutkan telah terjadi dinamika anomali politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah secara khusus.

Sehingga implementasi kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan efektif. DPP PDIP juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan Peraturan DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemenangan Pemilu 2024 di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil siginifikan.

Hal tersebut ditunjukkan dari hasil Pilpres 2024 di Jawa Tengah di mana calon yang diusung PDIP, yang seharusnya dapat mempertahankan kemenangan Pilpres 2014 dan 2019 berturut-turut, malah kalah.

Jekek mengatakan DPC PDIP Wonogiri akan mematuhi aturan pencabutan strategi komandante itu. Dengan SK itu, konsekuensinya pada Pemilu 2029, DPC PDIP Wonogiri tidak lagi menerapkan strategi tersebut.

Jekek menegaskan pencabutan aturan strategi itu sama sekali tidak memengaruhi hasil Pemilu 2024. Artinya tidak akan ada penggantian anggota DPRD Wonogiri dari Fraksi PDIP.

“Esensi pencabutan aturan ini kan berlaku untuk internal partai kami. Sedangkan penetapan [anggota legislatif] itu wilayahnya KPU. Berarti kan tidak korelasinya,” kata Jekek kepada Espos, Kamis (22/5/2025).

Informasi yang dihimpun Espos, prototipe strategi ini diterapkan kali pertama oleh PDIP di Wonogiri dan Banyumas pada Pemilu 2019. Kemudian resmi diterapkan secara serentak di Jawa Tengah pada Pemilu 2024. 

Dalam strategi KomandanTe Stelsel, caleg dari PDIP memiliki wilayah tempur atau daerah teritorial masing-masing yang sudah disepakati bersama. Wilayah tempur caleg itu dalam skala desa/kelurahan. 

Gotong Royong

Jumlah desa/kelurahan binaan caleg itu berbeda-beda satu sama laiin bergantung pada dapil dan pertimbangan bilangan pembagi pemilih terhadap daftar pemilih tetap (DPT) di dapil tersebut. 

Caleg petahana mendapatkan jatah DPT dua kali bilangan pembagi (BPP). Sementara caleg pendatang baru 1,5 kali BPP. Perhitungan ini dinilai proporsional dan memberikan keadilan bagi caleg incumbent maupun new comer.

Pembagian wilayah tempur ini membentengi caleg internal saling berebut konstituen. Penerapan strategi KomandanTe Stelsel memadukan potensi elektabilitas caleg dan partai dengan mewajibkan setiap caleg bergotong-royong untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi sekaligus memperkuat soliditas partai.

Dalam Strategi KomandaTe Stelsel suara yang diraih atau diperoleh caleg hanya suara partai dalam wilayah tempur caleg bersangkutan. Yang dimaksud suara partai antara lain suara suara sah yang tercoblos gambar partai, surat suara sah yang tercoblos nama caleg di wilayah tempur terkait, surat suara sah yang tercoblos nama caleg PDIP lain yang tidak ditugaskan wilayah tempur terakhir.

Suara partai menjadi hak sepenuhnya caleg di wilayah tempur yang ditugaskan. Perolehan suara caleg di masing-masing wilayah tempur menjadi dasar dalam penghitungan suara untuk menerapkan caleg terpilih PDIP.

Di sisi lain, penerapan strategi ini sempat menuai polemik di sejumlah daerah pada saat penetapan calon terpilih dari PDIP pada Pemilu 2024. Hal ini karena beberapa caleg dari PDIP yang meraih suara pesonal banyak tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Sebab suara partai yang diperoleh di wilayah tempur mereka lebih sedikit dibandingkan dengan raihan suara personal caleg lain tetapi mendapatkan suara partai banyak. 

Pada kasus di Kabupaten Wonogiri, ada empat caleg dari PDIP Kabupaten Wonogiri yang gagal dan harus mengundurkan menjadi anggota legislatif meski mendapatkan suara personal banyak. Keterpilihan mereka digantikan caleg lain yang meraih suara partai lebih banyak di wilayah tempur yang telah ditetapkan.