Esposin, SRAGEN—Problem pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Sragen belum tuntas setelah 468 orang resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jumlah tenaga honorer di Sragen ternyata masih menyisakan 2.130 orang berdasarkan catatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen.

Sebanyak 2.130 orang tenaga honorer itu berpotensi menjadi PPPK paruh waktu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi rambu-rambu tahapan PPPK paruh waktu itu akan dimulai setelah Oktober 2025.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Sragen, Darmawan Wibisono, kepada Espos, Sabtu (17/5/2025), menjelaskan tenaga honorer yang berpotensi untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu di Sragen sekitar 2.130 orang. Dia menjelaskan tahapan pengangkatan PPPK paruh waktu itu kurang lebih sama dengan pemberkasan aparatur sipil negara (ASN) karena PPPK paruh waktu itu juga ASN.

“Namun, saat ini kami belum mendapat arahan kebijakan dari pimpinan. Ketentuan jadwal terkait pemberkasan PPPK paruh waktu dari BKN juga belum ada,” jelas Wibi, sapaannya.

Sementara, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di Srage, Sabtu siang, menjelaskan secara nasional pembuatan nomor induk pegawai (NIP) di BKN sudah selesai 90%. Dia menyampaikan instansi yang mengusulkan NIP itu sudah 90% selesai dan tinggal disahkan dengan surat keputusan (SK) di masing-masing lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Per Sabtu ini, SK pengangkatan ASN sudah berjalan 40% yang selesai. Masih ada waktu dua pekan lagi karena tenggat waktunya sampai 1 Juni 2025 untuk calon pegawai negeri sipil [CPNS] dan 1 Oktober 2025 untuk PPPK. Kami optimistis dua pekan lagi selesai,” jelas Zudan.

Dia melanjutkan ASN yang diangkat itu targetnya ada 1 juta orang secara nasional. Proses seleksi pada formasi 2024, jelas dia, ada 600.000-700.000 orang sehingga menyisakan 300.000 orang. Dia menerangkan mereka ini akan berproses menjadi PPPK paruh waktu setelah tahapan PPPK 2024 selesai per 1 Oktober 2025.

Gaji PPPK paruh waktu itu, jelas dia, ada yang didaerahkan dan ada yang di pusat karena pengangkatan di pusat. Dia mengatakan soal gaji PPPK paruh waktu itu sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga di kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. “Animo untuk mendaftar ASN itu luar biasa tetapi yang diterima sekitar 20% saja. Yang lainnya tidak bisa memenuhi syarat menjadi ASN,” kata dia.

Zudan hadir ke Sragen untuk memotivasi para ASN yang menerima SK pengangkatan. Dia mengatakan ASN ini merupakan mesinnya birokrasi, kalau mesinnya bergerak cepat maka lebih cepat pula hasil yang tercapai. Dia menyatakan tugas ASN di Sragen itu untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wabup.

“Saya mengapresiasi Pak Bupati yang juga sahabat lama saya. ASN baru ini [baru menerima SK] langsung dikenalkan dengan masalah konkretnya. Saya menghadiri banyak pembagian SK, baru kali ini yang dilakukan di tempat outdoor dan langsung berhadapan dengan masalah riil. Masalah itu ada kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan inflasi tinggi,” ujar Zudan.