Esposin, SURABAYA — Usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, menuai berbagai tanggapan. 

Proyek ini digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan haji bagi jemaah asal Indonesia, yang jumlahnya terbesar di dunia. Namun, efektivitas dan urgensinya masih diperdebatkan, terutama dari sudut pandang ekonomi dan pembiayaan negara.

Pakar Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Rossanto Dwi Handoyo Ph D, menilai investasi di sektor non komersial luar negeri seperti pelayanan haji perlu dilihat secara hati-hati, mengingat karakteristiknya yang sangat musiman.

“Kalau kita investasi di luar negeri tapi digunakan hanya setahun sekali, ya itu lebih banyak pemborosannya,” ujarnya. 

Meskipun jumlah jemaah haji asal Indonesia mencapai sekitar 220.000 orang per tahun, pemanfaatan aset seperti akomodasi atau hotel dalam Kampung Haji hanya akan terjadi dalam rentang waktu singkat, yakni 1–2 bulan selama musim haji. 

Pemanfaatan Saat Umrah

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya pada musim haji, tetapi juga untuk kebutuhan umroh yang berlangsung sepanjang tahun.

“Kalau setelah musim haji kita sewakan untuk umroh, itu bisa jadi opsi yang menarik. Tapi lokasi harus diperhatikan, karena jemaah umumnya ingin berada dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Maksimal 5 kilometer dari sana masih tergolong fisibel,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga tanah di sekitar kedua masjid sangat tinggi dan sebagian besar telah dikuasai oleh jaringan hotel internasional berskala besar.

Pembiayaan Proyek

Dalam hal pembiayaan, Prof Rossanto menyarankan agar proyek ini tidak semata-mata mengandalkan APBN. Ia mendorong pelibatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan skema kerja sama seperti joint venture dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih berkelanjutan dan efisien. 

“Selama ini BPKH kan investasinya lewat sukuk, atau instrumen syariah lain. Ini bisa diarahkan untuk pengelolaan proyek ini,” imbuhnya.

Prof Rossanto juga mengingatkan pentingnya kalkulasi yang matang sebelum memulai proyek berskala besar ini.  

“Usulan Kampung Haji Indonesia memang mencerminkan ambisi diplomasi layanan publik dalam skala internasional. Namun, agar tidak berubah menjadi beban fiskal jangka panjang, pengelolaannya membutuhkan pendekatan bisnis yang rasional, berbasis syariah, dan tepat sasaran,” tutupnya. (NA)