Terkait maraknya kasus penahanan ijazah ini, Zulkardi menyebut DPRD Pekanbaru bakal memanggil pihak perusahaan pekan depan untuk memberikan klarifikasi.

"Akan ada hearing di Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, kami minta instansi terkait untuk melihat ada nggak kontribusinya ke PAD (Pendapatan Asli Daerah)," jelas Zulkardi.

Zulkardi ingin melihat apakah perusahaan masih membandel sehingga DPRD Pekanbaru akan membuat langkah tegas. Salah satunya membentuk panitia khusus.

Zulkardi menjelaskan, banyak perusahaan di Riau melakukan hal serupa. Selain ijazah, dia juga mendengar ada perusahaan menahan buku pemilik kendaraan bermotor.

"Kasus ini harus dikawal dan pastikan ijazah yang ditahan itu kembali kepada mereka serta idak mengeluarkan uang sepersen pun," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boby Rachmat menyebut 12 mantan karyawan telah datang ke kantornya. Seluruhnya telah memberikan keterangan kepada pengawas dan membuat berita acara pemeriksaan.

"Selanjutnya akan memanggil pihak perusahaan, akan simpulkan apakah benar terkait dengan dugaan penahanan ijazah tersebut," kata Boby.