Hari Otda, Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Menuju Otonomi yang Menyejahterakan Penulis KOMPAS.com  - Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan sudah banyak kemajuan yang dirasakan dari implementasi otonomi daerah yang sudah berumur seperempat abad (25 tahun). Namun, tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah belum sepenuhnya terealisasi. “Ketimpangan antarwilayah, ketergantungan fiskal, gejala resentralisasi, dan minimnya inovasi menjadi tantangan besar yang menghambat capaian kesejahteraan daerah secara menyeluruh,” ujar Fahira Idris di pada Peringatan ke-25 Hari Otonomi Daerah (Otda) di Jakarta (25/4). “Setidaknya terdapat lima langkah strategis menghadapi tantangan ini dan untuk menuju otonomi yang menyejahterakan yaitu perkuat implementasi otonomi asimetris, kemandirian fiskal dan inovasi pendapatan asli daerah, reformasi birokrasi daerah dan tata kelola pemerintahan, mewujudkan pemilu lokal yang demokratis dan akuntabel serta kolaborasi pusat-daerah dalam semangat collaborative governance ,” tambah Fahira Idris. Langkah pertama, perkuat implementasi otonomi asimetris bermakna perlu adanya pengakuan atas karakteristik asimetris antar-daerah, baik dari aspek geografis, kapasitas fiskal, maupun sosial budaya. Untuk itu, regulasi terkait daerah harus diperbaharui untuk memastikan adanya kepastian hubungan kewenangan, keuangan, dan pengawasan yang tidak menyeragamkan tetapi adaptif terhadap kondisi lokal. Kedua, kemandirian fiskal dan inovasi pendapatan asli daerah merupakan upaya menggali potensi ekonomi lokal melalui reformasi perpajakan daerah dan mendorong kemitraan publik-swasta dalam pembangunan. Pemerintah pusat sebaiknya berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali. Penguatan kelembagaan pajak dan retribusi daerah perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi. Ketiga, reformasi birokrasi daerah dan tata kelola pemerintahan masih perlu terus diupayakan agar semakin optimal. Membangun birokrasi daerah yang profesional, responsif, dan akuntabel adalah keniscayaan. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada nilai-nilai pelayanan publik dan partisipasi warga. Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem merit dalam pengisian jabatan harus menjadi agenda utama. Keempat, mewujudkan pemilu lokal yang demokratis dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk mendorong lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas dan visioner. Untuk itu ke depan, harus dipastikan hadirnya sistem pencalonan yang lebih terbuka, membatasi biaya politik, dan memperkuat peran DPRD sebagai mitra pemerintahan daerah. Langkah strategis kelima adalah kolaborasi pusat-daerah dalam semangat collaborative governance . Langkah ini harus terus dirajut, karena otonomi bukan berarti lepas dari koordinasi. “Penting untuk memastikan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang bersifat kolaboratif. Prinsip tugas pembantuan dan sinergi sektoral harus menjadi panduan dalam membentuk tata kelola yang selaras demi kepentingan nasional dan lokal secara bersamaan. Otonomi daerah adalah instrumen, bukan tujuan. Oleh karena itu, harus dipandu oleh cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata,” pungkas Senator Jakarta ini.  Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.