PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent, dalam Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Simak selengkapnya!

1. Komitmen AS dalam Lembaga Global

Dalam pertemuan tersebut, AS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pemain utama dalam lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jumat, 24 April 2025.

2. Arah Kebijakan Baru AS: Perdagangan Resiprokal

Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS tengah mendorong sistem perdagangan baru yang lebih bersifat resiprokal atau saling menguntungkan.

Hal ini menjadi penting karena bisa berdampak langsung pada kerja sama dagang dengan Indonesia.

“Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

3. Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Untuk merespons arah kebijakan tersebut, Indonesia memperkuat pendekatan melalui diplomasi ekonomi.

Langkah ini dilakukan melalui jalur-jalur strategis seperti USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS.

4. Respons Positif AS terhadap Proposal Indonesia

Sri Mulyani menyebut bahwa proposal yang disampaikan tim Indonesia mendapat sambutan positif dari pemerintah AS. Proposal itu dinilai komprehensif dan visioner.

“Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

5. Tahap Awal Negosiasi dan Target Waktu

Indonesia resmi menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025, menandai dimulainya fase awal negosiasi tarif. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara pertama yang masuk tahap ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat rampung dalam dua bulan.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News