PIKIRAN RAKYAT - Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae In secara resmi dakwa tanpa penahanan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju pada Kamis 18 April 2025 lalu. Dia dituduh menerima suap secara tidak langsung melalui penempatan kerja mantan menantunya di maskapai penerbangan Thai Eastar Jet.

Dugaan Suap melalui Menantu dan Maskapai

Kasus ini mencuat setelah kelompok sipil Justice People yang berbasis di Seoul melayangkan pengaduan pada Desember 2021. Mereka menuding adanya hubungan timbal balik yang melibatkan Moon Jae In, mantan menantunya Seo, dan Lee Sang-jik selaku pendiri Eastar Jet dan mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea.

Jaksa menyebut bahwa hampir 220 juta won atau sekitar 154.000 dolar AS (Rp2,5 miliar) diberikan kepada Seo dalam bentuk gaji bulanan dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020. Uang ini dinilai sebagai bentuk suap de facto kepada Moon Jae In, yang kala itu menjabat sebagai Presiden.

Penunjukan Seo sebagai direktur eksekutif Thai Eastar Jet dipertanyakan karena minimnya pengalaman di industri penerbangan dan kondisi keuangan perusahaan yang sedang kesulitan. Menurut jaksa, proses rekrutmen itu juga melibatkan tim urusan sipil di kantor kepresidenan Moon, yang seharusnya bersifat netral.

Kinerja Seo Dipertanyakan, Gaji Dua Kali Lipat CEO

Kejaksaan menyampaikan bahwa Seo sering absen dalam tugasnya, kerap terbang ke Korea atau bekerja dari jarak jauh. Padahal, gaji yang diterimanya jauh melebihi standar.

“Seo sering meninggalkan jabatannya untuk waktu yang lama, terbang ke Korea Selatan atau bekerja dari jarak jauh. Dia tidak menyediakan tenaga kerja yang layak sesuai dengan posisinya sebagai direktur eksekutif. Tapi Seo menerima gaji bulanan 8 juta won, hampir dua kali lipat gaji CEO maskapai,” kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam pernyataan resmi.

Manfaat Finansial Langsung kepada Moon Jae In

Jaksa juga menyoroti fakta bahwa Moon Jae In sempat membiayai hidup keluarga putrinya, termasuk mantan menantu dan cucunya, sebelum Seo dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet. Setelah Seo mendapat pekerjaan, dukungan finansial dari Moon dihentikan.

Jaksa menilai hal ini sebagai manfaat langsung bagi Moon, yang seharusnya tidak diperoleh lewat fasilitas jabatan.

“Inti dari kasus ini adalah bahwa presiden menerima perlakuan istimewa dengan menggunakan wewenangnya, memungkinkan migrasi luar negeri putrinya dan suaminya melalui perusahaan penerbangan yang dikelola oleh mantan anggota parlemen dan pengusaha Lee,” tutur Jaksa.

Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tahun 2018 yang menyatakan bahwa jika pejabat publik dan non-publik merencanakan kejahatan bersama, maka keduanya dapat dijerat pidana atas dasar penyuapan, meskipun uang suap diterima oleh pihak ketiga.

Moon Bantah, Tim Hukum Sebut Jaksa Salahgunakan Wewenang

Pihak Moon Jae-in membantah seluruh tuduhan. Tim hukum mantan presiden menyatakan bahwa jaksa telah menyalahgunakan kekuasaan karena mendakwa Moon tanpa memberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan terlebih dahulu.

Putrinya Juga Terseret Kasus Hukum Lain

Meskipun Moon Da-hye (putri Moon Jae-in) dan Seo dianggap terlibat sebagai kaki tangan, jaksa memutuskan untuk menangguhkan dakwaan terhadap mereka. Mereka menilai cukup dengan menuntut Moon Jae-in dan Lee Sang-jik demi kepentingan keadilan negara.

Namun, Moon Da-hye sendiri baru-baru ini juga dijatuhi sanksi hukum lain. Pada 17 April 2025, Pengadilan Distrik Barat Seoul menjatuhkan denda sebesar 15 juta won atas kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyewakan properti tanpa izin.

Ia diketahui mengemudi dengan kadar alkohol tinggi di kawasan Itaewon pada Oktober 2024, dan menjalankan bisnis sewa jangka pendek di Seoul dan Pulau Jeju melalui Airbnb tanpa pendaftaran resmi, yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Kesehatan Masyarakat.

Persidangan Dilakukan di Seoul

Kasus Moon Jae In akan disidangkan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Perhatian publik kini tertuju pada proses hukum terhadap mantan presiden yang sebelumnya dikenal dengan citra bersih dan reformis selama masa jabatannya dari 2017 hingga 2022.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News