Liputan6.com, Jakarta Usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 usulan calon pahlawan nasional tahun 2025 menuai polemik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap pengusul yakni Kementerian Sosial benar-benar mendengarkan masukan publik.

"Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada," kata Cak Imin.

Cak Imin mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait usulan tersebut pada Kemensos. "Kita pasrah, kita serahkan pada mereka," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 usulan calon pahlawan nasional tahun 2025.

Kabar Soeharto jadi calon pahlawan nasional disambut pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung menekankan jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia, sementara penentang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan korupsi di masa pemerintahannya.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menjelaskan bahwa usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui berbagai jalur, termasuk seminar dan masukan dari sejarawan serta tokoh daerah. Proses pengusulan, menurutnya, melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa usulan tersebut wajar dan mengajak masyarakat untuk fokus pada prestasi Soeharto, bukan hanya kekurangannya.

Ia menekankan pentingnya menghargai jasa para pemimpin pendahulu dalam membangun Indonesia, meskipun mengakui adanya berbagai pandangan terkait figur Presiden Soeharto.

Namun, kontroversi ini bukan tanpa alasan. Banyak pihak, termasuk keluarga korban pelanggaran HAM, menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Mereka menganggap hal tersebut sebagai pengabaian atas penderitaan yang dialami banyak orang di masa pemerintahannya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menawarkan solusi untuk menyelesaikan polemik ini. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan dialog kebangsaan yang terbuka dan menyeluruh.

"Semua harus ada dialog dan titik temu. Perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa yang memang punya sisi-sisi yang tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya," kata Haedar Nashir di Yogyakarta, Selasa (23/4/2025), yang dikutip dari Antara.

Baca juga Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Bakal Disetujui?

Soeharto harus melewati jalan berliku sebelum bisa menduduki kursi presiden menggantikan Sukarno. Masa kecilnya jauh dari kata nyaman. Soeharto kecil hidup selalu berpindah-pindah.