BANDUNG – Ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjadi secara terang-terangan saat siaran langsung di kanal YouTube miliknya pada Senin malam.

Ancaman itu ditulis berulang kali oleh akun-akun anonim seperti “Wowo” dan “Dedi Mulyadi sesat!” di kolom komentar, dan berlangsung selama sesi live berlangsung. Namun, respons dari pihak Dedi maupun kepolisian dinilai terlalu pasif.

Saat dimintai keterangan, Dedi hanya menyebut bahwa ancaman itu adalah “risiko seorang pemimpin”, tanpa menunjukkan urgensi untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

Ia menyatakan masih menunggu perkembangan situasi dan belum dapat memastikan apakah akun yang mengancam itu asli atau tidak.

"Kalau ada ancaman seperti itu, saya anggap sebagai risiko seorang pemimpin," ujarnya di Bandung. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kekhawatiran akan sikap permisif terhadap potensi kekerasan terhadap pejabat publik.

Sementara itu, Polda Jawa Barat menyatakan telah memantau komentar yang mengandung unsur pembunuhan, namun belum mengambil tindakan karena belum ada laporan resmi dari korban.

“Kami siap melakukan penyelidikan apabila ada laporan resmi,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan.

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena dalam banyak kasus, ancaman pembunuhan—apalagi terhadap pejabat negara—seharusnya bisa ditindak secara proaktif meski belum dilaporkan oleh korban secara langsung. Apalagi jika bukti digital sudah tersedia secara publik dan dapat diverifikasi dengan mudah oleh tim siber kepolisian.

Kombes Hendra juga menambahkan bahwa komentar bernada ancaman memang bisa dijerat hukum, tetapi hanya jika ada permintaan dari pelapor. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan berkomentar di ruang digital.

Ancaman terhadap tokoh publik di era digital bukan pertama kali terjadi. Namun, lemahnya sistem tanggap darurat terhadap kekerasan verbal dan ancaman di media sosial memperlihatkan celah hukum dan teknis yang belum ditangani secara serius oleh negara.

Ancaman yang disampaikan secara terbuka, berulang, dan dalam siaran langsung seharusnya menjadi sinyal bahaya. Ketidakseriusan penanganan bisa menjadi preseden buruk, seolah memperbolehkan siapa pun mengancam tokoh publik tanpa konsekuensi yang jelas.