TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap Presiden Prabowo Subianto meminta agar produksi kelapa di dalam negeri ditingkatkan.

Saat ini, harga kelapa di dalam negeri tengah mengalami kenaikan. Stoknya juga sedang langka.

Amran mengatakan telah memetakan daerah-daerah tempat produksi kelapa bakal digenjot. Namun, kini ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo.

"Kami mau menggenjot produksi kelapa. Bapak presiden sudah minta dikembangkan. Kami sudah petakan [daerah-daerahnya], tinggal menunggu [arahan]," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Adapun menurut Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, saat ini kelapa tengah memiliki permintaan global yang tinggi.

Itu menjadi penyebab utama meningkatnya ekspor kelapa dari Indonesia, yang pada ujungnya berdampak terhadap pasokan dalam negeri yang semakin menipis, sekaligus mendorong harga kelapa melonjak tajam.

"Demand terhadap produk olahan kelapa itu memang lagi trendnya positif. Jadi banyak kelapa yang memang diekspor. Demand produk olahan kelapa meningkat di seluruh dunia. Jadi diekspor kelapa ke China dan Malaysia," kata Rudy kepada Tribunnews, Senin (21/4/2025).

Selain faktor ekspor, ia juga mengungkap bahwa menurunnya produksi kelapa akibat kemarau panjang akhir tahun lalu turut memperburuk kondisi.

Produksi kelapa, kata Rudy, turun hingga 60 persen, yang menyebabkan harga di pasar tradisional kini mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

Perusahaan industri pengolahan kelapa nasional pun mulai merumahkan pegawainya karena kekurangan bahan baku.

"Kami sudah berapa ribu karyawan yang sudah dirumahkan dari pihak industri pengolahan kelapa karena kurangan bahan baku," kata Rudy.

Meskipun tidak menyebutkan angka pasti, Rudy mencontohkan salah satu perusahaan besar di sektor ini, Sambu Group, yang telah merumahkan sekitar 3.500 karyawan.

Dari situ, ia memperkirakan total pekerja yang terdampak di satu industri bisa mencapai 10 ribu orang.

Kondisi ini, menurut Rudy, diperparah dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga mengandalkan bahan baku kelapa, ikut terdampak dari kondisi kekurangan bahan baku ini.

Banyak pelaku UMKM kini disebut tidak sanggup lagi melanjutkan produksi, bahkan terpaksa menutup usahanya.

"Untuk Sambu Group saja kurang lebih 3.500. Belum lagi industri-industri yang padat karya, yang UMKM itu, sudah gulung tikar. UMKM sudah enggak sanggup [melakukan produksi, red]," ujar Rudy.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan serupa mengenai harga kelapa di pasaran mahal dan stoknya langka.

Menurut dia, saat ini pengusaha memilih mengekspor kelapa karena permintaan dari global sedang meningkat, terutama dari China.

Dengan permintaan global sedang meningkat, sedangkan harga jual di dalam negeri murah, pengusaha akhirnya memilih menjualnya ke luar negeri.

"Itu kelapa naik harganya karena ekspor. Ekspor ke China, jadi harganya naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah, sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan. Nah sekarang kami mau cari solusinya," kata Budi kepada wartawan di Jakarta.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah mempertemukan eksportir dengan pelaku usaha industri.

Dalam pertemuan tersebut, moratorium ekspor menjadi satu dari sekian pembahasan. Budi mengatakan pemerintah dan pengusaha tengah mencari solusi terbaik.

"Kami ketemu dulu biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan. Kemarin sudah [bertemu], tetapi belum ada kesepakatan. Nanti kami cari solusi yang terbaik," ujar Budi.