Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Tim Redaksi CHINA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyayangkan Indonesia yang masih banyak melakukan impor dalam hal penggunaan energi, termasuk energi terbarukan. Eddy menilai ini adalah ironi besar yang terjadi. Hal ini diungkapkan saat berdiskusi dengan mahasiswa di KBRI Beijing, China, Selasa (16/4/2025) malam. "Energi terbarukannya kita kaya, tetapi energi sehari-hari yang kita pakai diimpor. Nah, ini ironi besar yang ada di dunia," kata Eddy. Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya energi . Menurutnya, Indonesia memiliki panas bumi kedua terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin, air, solar, hingga fosil yang luar biasa. "Nomor dua terbesar di dunia. Batu bara kita. Hari ini produksi batu bara per tahun 900 juta ton. Dalam 200 tahun kita tetap produksi itu, tidak akan habis-habis batu bara kita. Itu kayanya. Jadi fosilnya kita kaya," ucap dia. Oleh karenanya, ia meminta agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal. "Inilah yang perlu sekarang kita perbaiki. Apalagi pemerintah sudah mencadangkan kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia. Dalam kesempatan ini, Eddy mengatakan bahwa Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji dalam negeri.   "Misalkan begini, Bapak Pak, kita masak pakai elpiji di rumah. Elpiji itu banyak yang melon. Elpiji itu beban yang besar untuk pemerintah karena pertama, kita punya kebutuhan elpiji 7 juta kiloliter per tahun. 75 persennya diimpor. Artinya, defisit ke luar untuk membeli elpiji," ujar Eddy. Di saat yang sama, Indonesia pun masih memberikan subsidi terhadap gas elpiji, termasuk gas elpiji dalam tabung melon. "Elpiji itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi dari mana? Satu tahun elpiji itu, ada subsidi pemerintah Rp 11.000. Sementara satu tahun itu tiga liter. Jadi, Rp 33.000. Kaliin aja, 7 juta kiloliter. Itu subsidi per tahunnya," imbuh dia. Ironinya lagi, kata Eddy, banyak masyarakat yang mampu justru menggunakan elpiji bersubsidi. Padahal, seharusnya elpiji bersubsidi dengan tabung seperti melon itu digunakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Wakil Ketua Umum PAN ini pun berharap agar pengelolaan soal penerima subsidi elpiji bisa diatur agar semakin tepat sasaran. "Jadi salah sasaran. Jadi lebih baik kita atur secara rupa, supaya yang betul-betul berhak membeli adalah mereka-mereka yang misalkan saja punya kartu, keluarga miskin, atau dengan KTP dan yang memang betul-betul kita bisa data agar betul-betul tepat sasaran," tuturnya. Begitu juga BBM bersubsidi di Indonesia, yakni Pertalite. Eddy menilai BBM Pertalite juga masih banyak diimpor, sementara penggunaannya cukup banyak di Indonesia. "Itu disubsidi oleh pemerintah. Hari ini Pertalite dijual berapa? Rp10.000. Nah, harga pokok produksinya Rp15.600. Nah, itu jadi besar sekali. Sementara Pertalite itu 33 juta kiloliter per tahun. Itu juga impor," kata Eddy. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.