JAKARTA - Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden pengganti Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan pada Bulan Juni, sementara pendaftaran calon presiden dibuka hingga bulan depan.

Pengumuman dilakukan oleh Penjabat Presiden Han Duck-soo usai rapat kabinet, empat hari setelah Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat memberhentikan Yoon dari jabatannya, yang menurut hukum harus diikuti dengan pemilihan umum dalam waktu 60 hari, dengan presiden berikutnya akan menjabat selama 5 tahun penuh, dikutip dari Associated Press 8 April.

"Pemerintah bermaksud untuk menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari pemilihan presiden ke-21," kata Han Duck-soo pada Hari Selasa, seperti melansir Reuters.

Pemakzulan dilakukan Mahkamah Konstitusi menyusul penerapan darurat militer yang dilakukan Yoon pada Bulan Desember, dengan Konstitusi Negeri Ginseng mengharuskan pemilihan digelar dalam waktu 60 hari setelah kekosongan jabatan presiden.

Komisi Pemilihan Umum Nasional memulai pendaftaran awal calon presiden (Capres) segera setelah Mahkamah Konstitusi memecat Yoon pada Hari Jumat lalu.

Kandidat akan diminta untuk mendaftar paling lambat tanggal 11 Mei dan periode kampanye resmi akan dimulai pada tanggal 12 Mei, dilansir dari The Korea Times.

Pilpres Korea Selatan tahun 2022. (Wikimedia Commons/Ministry of Culture, Sports and Tourism Korean Culture and Information Service Korea/Jeon Han)

Undang-undang tersebut juga mengharuskan seorang pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai presiden untuk mengundurkan diri setidaknya 30 hari sebelum pemilihan, sehingga tanggal 4 Mei menjadi batas waktunya.

Nantinya, ppresiden baru akan memangku jabatan segera setelah pemilihan tanpa tim transisi.

Polarisasi politik yang mendalam kemungkinan akan membentuk pemilihan umum menjadi pertarungan dua arah antara Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon dan pesaing utamanya yang beraliran liberal, Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di Majelis Nasional.

Fokus perhatian adalah pada apakah kaum konservatif dapat berkumpul kembali dan mengajukan kandidat yang kuat untuk bersaing dengan calon Partai Demokrat Lee Jae-myung, yang menurut para pengamat adalah calon terdepan.

Partai-partai politik Korea Selatan diperkirakan akan meluncurkan pemilihan pendahuluan untuk memilih kandidat presiden mereka dalam beberapa minggu mendatang.

Kandidat Partai Demokrat diperkirakan adalah Lee, seorang pemimpin partai yang kuat yang tidak menghadapi penantang besar di dalam partai.

Pilpres Korea Selatan tahun 2022. (Wikimedia Commons/Ministry of Culture, Sports and Tourism Korean Culture and Information Service Korea/Jeon Han)

Lee, yang kalah tipis dalam pemilihan umum 2022 dari Yoon, memimpin partai melalui krisis di mana banyak anggotanya berhadapan dengan pasukan yang dikirim oleh Yoon untuk mengepung gedung Majelis Nasional, menolak darurat militer, dan kemudian memakzulkan Yoon.

Sekitar 10 politisi dari Partai Kekuatan Rakyat diperkirakan akan mencalonkan diri.

"Partai konservatif Korea Selatan menghadapi kerugian yang signifikan menjelang pemilihan umum mendatang. Dua bulan adalah waktu yang singkat untuk menyatukan basis, kaum moderat, dan kelompok pinggiran yang didorong oleh konspirasi di sekitar satu kandidat," jelas Leif-Eric Easley, profesor dari Universitas Ewha di Seoul.

Kepemimpinan partai saat ini dipenuhi oleh para loyalis Yoon, dan hal itu kemungkinan akan membiarkan perpecahan internal berlanjut dan merusak prospek elektoralnya, kata Choi Jin, direktur Institut Kepemimpinan Presiden yang berpusat di Seoul.

Di antara para calon presiden Partai Kekuatan Rakyat terkemuka, Menteri Tenaga Kerja Kim Moon Soo dianggap sebagai yang paling pro-Yoon. Kandidat kuat lainnya adalah Wali Kota Seoul Oh Se-hoon, yang telah mempertahankan posisi yang ambigu.

Choi mengatakan, Yoon kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya untuk meningkatkan tokoh-tokoh pro-Yoon yang mencari nominasi dan jabatan kepemimpinan partai, sehingga mereka dapat membelanya saat ia menghadapi persidangan pidana.

Diketahui, Yoon didakwa melakukan pemberontakan pada Bulan Januari, dan Ia dapat menghadapi dakwaan lain seperti penyalahgunaan kekuasaan sekarang setelah kehilangan kekebalan presiden, yang melindunginya dari sebagian besar tuntutan pidana.

Partai Kekuatan Rakyat "perlu mencalonkan seseorang yang dapat memenangkan hati publik, khususnya kaum moderat, daripada seseorang yang dapat memenangkan pemilihan pendahuluan partai," ujar Duyeon Kim, seorang analis senior di Center for a New American Security di Washington.

"Kaum moderat Korea dan generasi muda berusia 20-an dan 30-an kemungkinan akan menjadi pemilih yang tidak menentu," tandasnya.