TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan dasar negera tersebut, artinya ekonomi Indonesia harus berdasarkan sila-sila berketuhanan, kemanusiaan dan persatuan Indonesia.

Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto tidak ingin pertumbuhan ekonomi yang hanya memunculkan perpecahan.

"Kita tidak mau pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan perpecahan. Kita tidak mau menjual kekayaan alam dengan mudah. Tidak mau menjual tanah kepada bangsa asing. Tujuan kita adalah keadilan sosial," ungkap Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, Presiden ke-8 Indonesia tersebut tidak ingin meninggalkan yang lemah hingga membiarkan orang kelaparan.

"Kita tidak boleh membiarkan yang lemah tertinggal. Kita tidak boleh menyuruh orang miskin bersaing dengan yang kuat, itu tidak adil. Inilah dasar kerakyatan dan keadilan sosial. Kita tidak boleh ada orang yang lapar di republik ini. Tidak boleh ada yang tinggal di kolong jembatan. Itu menusuk rasa keadilan," ucapnya.

Prabowo menambahkan, dasar negara yang menjadi acuan pembangunan ekonomi Indonesia sejalan dengan tujuan PBB Sustainable Development Goals (SDGs) yang utama, yakni makanan, energi dan air.

"Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," jelas Presiden.