PIKIRAN RAKYAT - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO), kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

Hal itu dikatakan menanggapi kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terkait tarif impor.

"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," kata Said dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

Lebih lanjut politikus PDIP itu memandang Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional.

Langkah-langkah yang Perlu di Dalam Negeri

Dia menghimbau agar produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dijaga, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," ujarnya.

Kemudian memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

"Perkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir," tuturnya.

Bahkan Said menyarankan agar diperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

Lalu, lanjut Said, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

"Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional," katanya.

"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha. Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan pemerintah," ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News