Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri menyebut kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan total tarif 42% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia menegaskan, pemerintah harus merespons cepat dengan langkah nyata dan berpihak.

“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

Per 2 April 2025, AS memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS tahun lalu mencapai USD 31 miliar (sekitar Rp500 triliun), dengan produk utama seperti alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, mengingatkan, dampak tarif baru AS bisa meluas kalau tidak segera direspons memadai, seperti ekspor yang turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli melemah. Rupiah juga tertekan ke Rp 16.675 per dolar, meski BI sudah intervensi dengan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa.

“Strategi moneter sangat penting. Tapi kalau strategi fiskal dan sektor riil tak diperkuat, ekonomi kita bisa limbung,” tegasnya.