Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta memastikan tak akan menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru di Ibu Kota usai Lebaran 2025. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono, setuju dengan kebijakan Pemprov DKI.

"Saya sependapat bahwa pendekatan yang diambil adalah pendataan dan penertiban adminduk bukan operasi yustisi yang berpotensi melanggar HAM karena dalam pelaksanaannya rawan bersifat represif dan diskriminatif," kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Dia menyebut penertiban adminduk (administrasi kependudukan) membuat setiap pendatang ke Jakarta harus memiliki kelengkapan dokumen. Sehingga, kata dia, pemerintah memiliki data kependudukan akurat yang bermanfaat bagi perencanaan program pembangunan di Jakarta.

Mujiyono memberikan masukan untuk menyikapi arus pendatang dari daerah setiap Lebaran. Pertama, memperketat pendataan penduduk baru di Jakarta untuk memastikan pendatang terdaftar.

"(Kedua) Menerapkan peraturan yang lebih ketat tentang izin tinggal dan izin usaha di Jakarta," ujarnya.

Dia merespons prediksi jumlah pendatang ke Jakarta yang akan berkurang usai Lebaran 2025. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari sisi positif dan negatif.

"Jangan-jangan biaya hidup di Jakarta semakin tinggi dan tidak lagi terjangkau," imbuhnya.

Sebelumnya, Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tersosialisasikan pada tahun 2023 dan dilaksanakan tahun 2024 telah memberikan dampak dalam sejarah kependudukan. Hal ini membuat adanya penurunan pendatang.

"Artinya program penataan adminduk relevan dan berhasil untuk dilaksanakan di Jakarta," lanjut Budi.

(fas/haf)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini