TRIBUNNEWS.COM - Pembantaian warga sipil di pesisir Suriah pada awal Maret 2025 memicu kecaman internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras atas kekerasan yang terjadi setelah laporan tentang pembunuhan satu keluarga yang sangat mengerikan.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, meminta penyelidikan segera dan menuntut pihak yang bertanggung jawab mendapat hukuman sesuai hukum internasional.

"Ada laporan tentang eksekusi berdasarkan perbedaan agama oleh pelaku yang tidak dikenal, yang melibatkan anggota pasukan keamanan pemerintah dan kelompok yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya," kata Turk, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu (9/3/2025), dikutip dari Al Mayadeen.

Ia juga mengungkapkan seluruh keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, terbunuh dalam serangan tersebut.

PBB mendesak agar pembunuhan di wilayah barat laut Suriah dihentikan segera dan meminta agar penyelidikan dilakukan secara cepat, jelas, dan tanpa keberpihakan.

Selain PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengungkapkan kekhawatirannya.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan dampak kekerasan terhadap rumah sakit dan layanan medis di daerah yang terkena dampak.

WHO sedang berupaya mengirimkan obat-obatan dan perlengkapan darurat untuk membantu korban.

Di Inggris, Menteri Luar Negeri David Lammy mengutuk kekerasan yang menewaskan warga sipil Alawi.

Dikutip dari BBC, laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pasukan keamanan dan kelompok sekutu telah menewaskan sekitar 1.000 orang dalam beberapa hari terakhir.

Lammy menegaskan pemerintah di Damaskus harus memastikan perlindungan bagi semua warga sipil Suriah.

Pemerintah sementara Suriah kini menghadapi tekanan internasional.

Serangan terhadap warga sipil Alawi dimulai setelah serangkaian serangan terhadap angkatan bersenjata Suriah yang mendukung rezim baru.

Seorang saksi mata melaporkan bahwa ia melihat pembunuhan terhadap tetangga, termasuk anak-anak.

Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kekerasan di Latakia dan menegaskan dukungannya terhadap stabilitas dan keamanan Suriah.

Mesir menentang segala tindakan yang membahayakan keselamatan rakyat Suriah.

Ahmed al-Sharaa, pemimpin sementara Suriah menyerukan perdamaian dan mengumumkan penyelidikan atas kekerasan tersebut.

Namun, hingga kini, pemerintah Suriah belum memberikan tanggapan langsung terkait tuduhan kejam yang dilakukan oleh pendukungnya.

Delegasi PBB dilaporkan memasuki kota Jableh di pedesaan Latakia, Suriah pada Minggu (9/3/2025) untuk pertama kalinya untuk memeriksa kerusakan akibat kekerasan.

Mereka memeriksa toko-toko dan rumah-rumah yang dijarah dan dibakar.

Pembantaian ini terjadi setelah bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.

Rekaman menunjukkan pasukan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil.

Setidaknya 1.018 orang tewas akibat kekerasan di Latakia, dengan mayoritas korban adalah warga sipil Alawi, kelompok minoritas Muslim Syiah yang mendukung rezim Bashar al-Assad.

Sebagai respons, warga Suriah menggelar demonstrasi di Damaskus pada 9 Maret untuk mendukung kelompok minoritas Alawi dan mengecam kekerasan tersebut.

Mereka menuntut agar kekerasan dihentikan dan mengakhiri sektarianisme yang semakin meningkat di negara itu.

Pemerintah Suriah, melalui Kepresidenan Transisi, telah membentuk komite nasional independen untuk menyelidiki kekerasan ini.

Komite ini bertugas untuk mencari tahu penyebab serangan dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.

Kementerian Pertahanan Suriah juga mengonfirmasi adanya pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok yang tidak disiplin.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)