Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) turut melanda industri kecil menengah (IKM). Banjirnya produk impor ilegal disebut-sebut jadi pemicu maraknya PHK di Tanah Air.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, setidaknya sekitar 1.000 unit IKM terpaksa menutup operasionalnya dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang.

“IKM yang tutup saja jumlahnya hampir mencapai 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang,” ungkap Nandi dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Menurutnya, maraknya PHK di Tanah Air terjadi lantaran pemerintah tidak cukup mampu untuk membendung masuknya barang impor ilegal ke Indonesia.

IPKB mengaku sangat kecewa dengan kinerja pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membiarkan kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus berlanjut.

“Ibu Menteri membiarkan jajarannya menjalankan praktik impor borongan, padahal negara sedang membutuhkan pendapatan untuk menjalankan program-programnya, tapi barang impor dibiarkan masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak,” tuturnya.

Alih-alih menarik pajak dari barang impor, pemerintah, kata dia, justru mengerek pajak dalam negeri sehingga sangat membebani para pengusaha IKM.

“Pajak kami dinaikkan, kami dipaksa untuk bersaing dengan barang impor yang tidak bayar pajak,” ujarnya.

Dia menilai, pemerintah sengaja membiarkan permasalahan banjir impor berlarut-larut. Pasalnya, kata dia, banyak oknum birokrasi di pemerintahan yang meraup untuk dari praktik ilegal ini.

Dia mengharapkan, Presiden Prabowo Subianto bisa segera turun tangan untuk menumpas oknum-oknum tersebut

“Kami harap Presiden Prabowo segera membersihkannya,” pungkasnya.