PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak KLHK untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030.

"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukkan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan," ujar Johan dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Maret 2025.

Dia mengatakan bahwa sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, FOLU Net Sink 2030 harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

"Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata," ujarnya.

Transparansi

Selain itu, meskipun Kementerian Kehutanan telah menyatakan bahwa anggaran untuk tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaannya.

"Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News