TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa dunia saat ini tengah mengalami perasaan seolah-olah menuju ke arah yang salah.

Kepercayaan terhadap tatanan dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlu ditata ulang.

"Tema konferensi ini, ‘Kerja Sama Internasional dan Pemulihan Perdamaian’ sangat tepat waktu dan relevan mengingat situasi internasional yang kita hadapi saat ini.

Terlebih lagi, konferensi penting ini diadakan di Jepang, sebuah negara yang telah membangun reputasi sebagai promotor kuat multilateralisme," ungkap SBY pada Selasa (4/3/2025) dalam Konferensi Tokyo 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Genron Jepang.

Menurutnya, saat ini dunia berada dalam kondisi yang bergejolak.

Dunia semakin terfragmentasi, ditandai dengan meningkatnya persaingan geopolitik, menurunnya tingkat kepercayaan, serta melemahnya kerja sama antarnegara.

"Kepercayaan terhadap tatanan dunia berbasis aturan benar-benar terguncang. Ada perasaan luas bahwa dunia tidak dalam keadaan baik dan sedang menuju ke arah yang salah," tuturnya.

Sementara itu, menurut para ilmuwan, dunia telah melampaui ambang batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris.

"Dan secara berbahaya sedang menuju dunia dengan kenaikan suhu 2 derajat Celsius atau lebih. Kita juga sangat tertinggal dalam mencapai beberapa target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030," katanya.

Ditambahkan, tahun 2025 ini juga menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Sudah sepantasnya kita mengingat kembali alasan didirikannya PBB. Alasan-alasan tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan dan Pasal 2 Piagam PBB. Yang paling relevan dalam Piagam PBB adalah mandatnya, saya kutip: ‘untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terkira bagi umat manusia," katanya.

"PBB dimaksudkan untuk menggantikan dunia yang anarkis dan kejam, di mana yang kuat selalu menang. Di mana negara yang kuat dapat dengan sewenang-wenang menyerang dan mencaplok wilayah negara lain tanpa konsekuensi," katanya.

Hal ini, tambahnya, merupakan upaya besar untuk menggantikan kekerasan dengan tatanan internasional berbasis aturan, di mana semua negara—baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin—memiliki kedudukan yang setara.

Negara-negara diharapkan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah satu sama lain, serta berkomitmen menyelesaikan konflik melalui jalur damai tanpa kekerasan.

"Betapa indahnya dunia seperti itu. Namun, kita semua tahu betul bahwa perang tidak lenyap sejak PBB didirikan. Memang benar bahwa kita tidak pernah mengalami perang dunia sejak 1945. Namun, lihatlah situasi saat ini—Ukraina, Gaza, Kongo, Sudan. Dan di kawasan kita, lihatlah perang saudara di Myanmar. Delapan puluh tahun kemudian, PBB belum berhasil dalam misinya untuk menghapuskan perang selamanya," katanya.

"Dari sudut pandang saya, PBB adalah perpaduan antara kegagalan dan keberhasilan. Kegagalannya terlihat dari berbagai perang yang masih berkecamuk saat ini. Namun, keberhasilannya tampak dalam lahirnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme serta berbagai konflik yang berhasil diselesaikan. Tetapi dalam makna yang lebih dalam, setiap kegagalan PBB adalah kekalahan bagi multilateralisme, dan setiap keberhasilan PBB adalah kemenangan bagi multilateralisme."

Multilateralisme mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama. Jika negara-negara tidak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, maka PBB tidak akan berfungsi secara efektif.

"Berita buruknya adalah saat ini multilateralisme sedang mengalami krisis. Amerika Serikat, sebagai salah satu pendiri PBB, tengah menarik diri dari keterlibatan multilateral, termasuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan WHO. Persaingan geopolitik semakin membatasi kerja sama multilateral dan regional."

Menurut SBY, egoisme negara semakin berkembang, mengalahkan semangat kerja sama.

"‘Saya-isme’, alih-alih ‘kita-isme’, berkembang pesat. Beberapa badan PBB mengalami defisit pendanaan. Dewan Keamanan PBB lumpuh—tidak mampu menghentikan genosida di Gaza, atau mengakhiri perang di Ukraina. Ada persepsi kuat mengenai standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Dan seiring dengan meningkatnya ketegangan serta melebarnya kesenjangan, dialog menjadi semakin sulit. Lalu, apa yang harus kita lakukan?"

SBY menekankan bahwa dunia tidak boleh terjebak dalam situasi ini secara permanen.

"Biaya bagi perdamaian dunia dan kelangsungan hidup umat manusia akan terlalu besar jika kita membiarkan ini terus terjadi. Jika satu negara mundur, pasti ada negara lain yang bersedia maju untuk memimpin. Namun, negara mana atau kelompok negara mana?"

Menurutnya, krisis multilateralisme juga merupakan krisis kepemimpinan.

Dunia membutuhkan pemimpin yang berani, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan global dengan solusi nyata.

"Saya yakin banyak pemimpin seperti ini, baik di belahan bumi selatan maupun utara. Beberapa dari mereka mungkin terjebak dalam nasionalisme sempit dan populisme yang picik. Namun, jika mereka mampu keluar dari perangkap ini, mereka bisa membantu mengarahkan dunia ke arah yang benar," katanya.

Solusi pertama untuk mengatasi lemahnya multilateralisme adalah memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kita harus menyembuhkan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB dengan membebaskannya dari hak veto negara-negara P5. Majelis Umum harus diberdayakan. Operasi penjagaan perdamaian harus ditingkatkan. Dan harus ada sistem pendanaan yang stabil agar tidak ada negara besar yang bisa mengintimidasi PBB dengan ancaman penarikan dana," tuturnya.

Namun, reformasi PBB hanya bisa terwujud jika ada persatuan di antara para anggotanya.

"Multilateralisme memberi kesempatan bagi semua negara untuk berpartisipasi dan memimpin. Misalnya, dalam menangani perubahan iklim, Indonesia dapat berperan dalam perlindungan hutan sebagai penyerap karbon global. Jepang dapat memimpin dalam teknologi ramah lingkungan. Uni Eropa dapat membantu dalam pendanaan iklim. Tiongkok dapat memimpin dalam pengembangan kendaraan listrik. Jika berbagai negara bersatu dalam semangat Piagam PBB, kita bisa mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik di abad ke-21," katanya.

SBY menutup pidatonya dengan seruan agar dunia kembali ke jalur kerja sama dan kemitraan untuk menghindari bencana global.

"Pepatah Afrika mengatakan jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama," katanya.

Diskusi konperensi Tokyo juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang silakan bergabung ke; [email protected] dengan menuliskan nama alamat dan nomor whatsapp. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo dari Jepang)