TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-1105 pada Selasa (4/3/2025).

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lagi-lagi bikin heboh.

Pada Selasa (4/3/2025), Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina masih akan dilanjutkan.

Di saat bersamaan, pemerintahan Trump baru saja menyatakan kalau bantuan militer AS ke Ukraina dihentikan.

Bantuan-bantuan tersebut, mencakup senjata yang sedang dalam perjalanan atau di Polandia, akan dihentikan sementara hingga Ukraina menunjukkan komitmen lebih kuat terhadap negosiasi perdamaian.

Selengkapnya simak situasi terkini perang Rusia-Ukraina yang Tribunnews.com rangkum berikut ini.

Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1105: 

Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa kesepakatan mineral dengan Ukraina belum berakhir.

Kesepakatan tersebut, tidak ditandatangani pada Jumat (28/2/2025) gara-gara Trump dan JD Vance debat panas dengan Zelenskyy di Gedung Putih.

Penangguhan Bantuan Militer AS ke Ukraina

Pemerintahan Trump mengumumkan penangguhan bantuan militer AS ke Ukraina beberapa jam setelah Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa negara-negara Barat harus terus menyalurkan bantuan tersebut.

Perdana Menteri Inggris menyatakan kepada anggota parlemen pada Senin, bahwa Ukraina akan membutuhkan uang dan senjata dari negara-negara sekutu bahkan setelah kesepakatan damai tercapai.

Pada Selasa malam, Gedung Putih mengatakan, jeda ini akan berlangsung hingga Trump memutuskan bahwa para pemimpin Ukraina menunjukkan komitmen yang tulus terhadap perdamaian.

"Ini bukan penghentian bantuan secara permanen, ini jeda," kata seorang pejabat pemerintahan Trump, yang dikutip oleh Fox News.

Bantuan sedang ditinjau untuk "memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi."

Demokrat mengkritik Trump karena memblokir bantuan yang telah disetujui oleh Kongres secara bipartisan.

Negara-Negara Eropa Sepakat untuk Menyita Aset Rusia Senilai €200 Miliar

Kekuatan-kekuatan besar Eropa tengah mempertimbangkan untuk menyita lebih dari €200 miliar aset Rusia yang dibekukan.

Langkah ini diambil bersamaan dengan upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh Financial Times.

Prancis dan Jerman, yang sebelumnya menentang penyitaan penuh aset yang disimpan di Uni Eropa, kini sedang berdiskusi dengan Inggris dan negara-negara lain mengenai kemungkinan opsi untuk menggunakan aset-aset tersebut.

Menurut tiga sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, pejabat Prancis sedang mempertimbangkan proposal yang memungkinkan negara-negara Eropa menyita aset Rusia jika Moskow melanggar perjanjian gencatan senjata di masa depan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan mekanisme jaminan keamanan bagi Ukraina setelah perang berakhir.

Ukraina Mungkin Kehilangan 30 persen Persenjataannya akibat Penghentian Bantuan AS

Jika bantuan militer dari Amerika Serikat benar-benar dihentikan, Ukraina berisiko kehilangan hingga 30 persen dari seluruh persenjataan yang saat ini digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina.

Oleg Katkov, pemimpin redaksi portal analisis militer Defence Express, menyatakan hal tersebut dalam komentarnya kepada Suspilny.

Katkov menjelaskan, sekitar 40 persen senjata di gudang senjata Angkatan Bersenjata Ukraina merupakan senjata buatan Ukraina atau senjata yang sudah ada sebelum dimulainya invasi Rusia.

Sedikit lebih dari 10 persen dari senjata yang berasal langsung dari Amerika Serikat, baik yang dikirimkan langsung maupun melalui sekutu Eropa dengan izin Washington.

Sementara hampir 30 persen lainnya merupakan persenjataan yang dipasok oleh negara-negara Eropa, yang sebagian besar juga bergantung pada izin ekspor ulang dari Amerika Serikat.

Katkov menekankan bahwa dalam skenario terburuk, ketika Amerika Serikat sepenuhnya memblokir pasokan senjata dan melarang ekspor ulang, Ukraina dapat kehilangan hingga sepertiga dari persenjataan yang mereka miliki.

Hal ini tidak hanya akan memengaruhi peralatan asal Amerika, tetapi juga sebagian besar senjata Eropa yang dikirimkan dengan persetujuan Washington.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)