Jakarta -

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengumumkan pertemuan antara perwakilan Rusia dan Amerika Serikat (AS) di Istanbul, Turki. Pertemuan antara pejabat Rusia dan AS di Turki ini dilakukan usai kedua negara melakukan perundingan di Arab Saudi.

"Kami mengumumkan bahwa diplomat dan pakar tingkat tinggi kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari kegiatan ilegal pemerintahan (AS) sebelumnya untuk menciptakan hambatan buatan bagi kegiatan Kedutaan Besar Rusia, yang tentu saja kami tanggapi dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi pekerjaan Kedutaan Besar Amerika di Moskow," kata Lavrov dilansir Anadolu Agency, Rabu (26/2/2025).

Lavrov berharap pertemuan di Istanbul menghasilkan kejelasan sejauh mana para pihak dapat bergerak cepat dan efektif. Lavrov juga bicara soal penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Lavrov mengatakan Moskow sangat khawatir bahwa tentara Israel terus mengambil tindakan yang melampaui perjanjian gencatan senjata, yang menciptakan ketegangan di lapangan.

"Kami sangat prihatin bahwa setiap hari tentara Israel mengambil langkah-langkah tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian dengan Hamas dan Lebanon, dan yang, secara umum, menciptakan fakta-fakta di lapangan yang bertentangan dengan perjanjian dan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai urusan Palestina dan masalah Lebanon," katanya.

Menurut Lavrov, Rusia dan Qatar mendukung kemajuan menuju pembentukan negara Palestina, sambil melihat peluang permukiman kembali warga Palestina di wilayah tersebut.

"Masalah pembentukan Negara Palestina adalah masalah utama," tegasnya.

Menurutnya, dialog yang sangat produktif sedang berlangsung antara Rusia dan Liga Arab. Dia mengatakan perlu ada diskusi harian tentang semua masalah yang memerlukan koordinasi, termasuk masa depan Palestina.

Pihak Rusia juga menaruh harapan besar pada pertemuan puncak Liga Arab mendatang di Kairo, di mana masa depan Jalur Gaza akan dibahas dalam konteks berbagai proposal, termasuk gagasan untuk mengubahnya menjadi zona wisata.

"Negara-negara Arab berupaya melindungi hak warga Palestina untuk tinggal di tanah mereka. Hal ini belum terwujud. Kami akan memanfaatkan pengaruh kami di panggung internasional, termasuk di dalam PBB, untuk memastikan proses ini berjalan maju secara konstruktif," katanya.

Pertemuan gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam pada tanggal 14 Maret di Istanbul akan membahas masalah-masalah ini dalam skala yang lebih luas, membahas hubungan Israel-Palestina, Israel-Lebanon, dan Israel-Suriah.

"Sama seperti pasukan Israel yang memilih untuk tetap berada di Lebanon selatan, mereka kini telah bergerak lebih jauh ke selatan di Republik Arab Suriah. Hal ini telah menciptakan realitas baru yang mengharuskan pengembangan langkah-langkah konstruktif yang menyeimbangkan kepentingan keamanan dan pembangunan bagi semua negara di kawasan tersebut, tanpa kecuali," katanya.

Rusia berkomitmen untuk memastikan perkembangan di Suriah tidak mengarah pada pertikaian sipil. Dia juga mengecam sikap Eropa yang mengaitkan pencabutan sanksi dari Suriah dengan syarat 'mengusir Rusia' dari negara tersebut.

Beralih ke konflik Rusia-Ukraina, Lavrov menyatakan bahwa Rusia menunggu para pemimpin Eropa untuk berhenti berbohong tentang Moskow yang menghalangi negosiasi. Dia berpendapat Eropa terus menjalankan kebijakan yang sangat ketinggalan zaman dan gagal terhadap Ukraina, yang secara aktif menghasut Kyiv untuk memperpanjang konflik.

"Setiap kali keseimbangan kekuatan politik di Ukraina mulai bergeser, seperti yang terlihat selama pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, Eropa segera mencoba untuk melawan tren ini-mengumumkan paket bantuan militer baru yang besar untuk Kyiv dan mendorongnya untuk terus berperang," katanya.

"Rezim Ukraina telah berupaya menghapus identitas Rusia melalui undang-undang yang memengaruhi pendidikan, media, dan budaya. Apa yang tersisa dari Ukraina harus dibebaskan dari undang-undang yang diskriminatif ini," tambahnya.

Lavrov mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan Eropa di Ukraina, dengan menyatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron salah menafsirkan pernyataan Presiden AS Donald Trump.

"Pendekatan yang didorong terutama oleh Prancis, dan juga Inggris, ditujukan untuk meningkatkan konflik daripada meredakannya. Trik seperti menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina tidak akan berhasil. Kunci untuk menyelesaikan konflik terletak pada penanganan akar penyebabnya," katanya.

(rfs/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu