PIKIRAN RAKYAT- Larangan study tour/karya wisata oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupakan auto kritik bagi sektor pariwisata Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketua Terpilih Asita DPD Jawa Barat, Daniel Guna Nugraha dalam siaran persnya, Minggu 23 Februari 2025.

Menurut Daniel, sebagai wadah asosiasi perusahaan perjalanan wisata, larangan study tour akan mengancam masa depan bisnis perjalanan wisata. "Di sisi lain, ini menjadi auto kritik kepada pelaku usaha pariwisata, bahwasannya pelayanan perjalanan wisata harus lebih bertanggung jawab dan menjaga kualitas layanan yang telah dijanjikan sesuai biaya yang dikeluarkan konsumen," ungkapnya.

Daniel menilai, tidak ada yang salah dengan study tour. Pendidikan di luar kelas, lanjut dia, memiliki peran penting dalam memperkaya pengalaman belajar siswa. Metode ini memberikan suasana belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan aplikatif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi serta mengembangkan berbagai keterampilan.

Selain itu, study tour juga bisa meningkatkan kesadaran lingkungan dan budaya. Pendidikan di luar kelas, kata dia, bukan sekadar rekreasi, tetapi merupakan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, pendidikan luar kelas sebaiknya menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran di sekolah.

"Yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya serta pemilihan tema study tour yang wajib berkorelasi dengan mata pelajaran di sekolah. Kan, yang sekarang ini terkesan lebih banyak pikniknya ketimbang belajarnya. Kemudian dari segi biaya yang memberatkan orangtua siswa. Itu yang harua diperbaiki," ungkap Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menyampaikan, perlu adanya tata ulang pariwisata di Jabar. Apalagi, sebenarnya Jabar kaya akan destinasi wisata budaya yang bermanfaat bagi siswa untuk mengenalkan identitas budaya mereka.

"Sekarang, study tour selalu ke luar Jabar. Kenapa ga di Jabar saja? Padahal, kita kaya akan destinasi wiaata. Sebut saja Kampung Naga, Kampung Batik Trusmi, pembuatan gerabah di Plered, atau Keraton Sumedang Larang Kabupaten Sumedang," ungkapnya.

Destinasi wisata ini, menurut Daniel, jarang ditawarkan ke sekolah. Dia menduga, ada rada kurang percaya diri dari pelaku usaha itu sendiri, sehingga promosi wisata lokal ini kurang. Oleh karena itu, Daniel mengajak para pelaku wisata di Jabar untuk menginventarisasi lokasi wisata yang bisa ditawarkan ke sekolah.

Destinasi wisata di wilayah ini juga diyakini Daniel akan lebih menekan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan tujuan wisata di luar Jabar.

Khawatir boikot

Larangan study tour ini, kata Daniel, tidak hanya berdampak pada pelaku usaha wisata, tetapi juga UMKM yang ada di lapangan. Saat ini, ada kekhawatiran di antara pelaku usaha wisata, akan ada aksi boikot dari daerah di luar Jabar akibat pelarangan ini.

"Efek pelarangan ini telah menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya oleh pelaku industri pariwisata di Jawa Barat tetapi juga menjalar ke provinsi lain di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali, karena pasar terbesar pelajar mereka adalah dari Jawa Barat. Mungkin saja nantinya bisa bedampak boikot berwisata ke Jawa Barat," katanya.

Saat ini, kata Daniel, sudah ada laporan pembatalan sedikitnya 500 kamar di Yogyakarta akibat larangan study tour ini. Menurut dia, dampak industri pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara, mencakup bagaimana aktivitas pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menonaktifkan Kepala SMAN 6 Kota Depok karena tetap melaksanakan study tour ke luar Jabar, meski telah ada surat edaran soal larangan study tour. Dedi juga tengah menyisir sekolah lain yang masih tetap bersikukuh menyelenggarakan study tour yang dinilai memberatkan orangtua siswa. (*)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News