Sentimen
Netral (78%)
23 Feb 2025 : 09.30
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Magelang

Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

23 Feb 2025 : 09.30 Views 12

Elshinta.com Elshinta.com Jenis Media: Politik

Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyalami para kepala daerah yang akam masuk ruangan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). (ANTARA/Heru Suyitno) Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme Dalam Negeri    Editor: Calista Aziza    Sabtu, 22 Februari 2025 - 16:19 WIB

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tetapi bukan militerismenya.

"Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta," katanya, di Magelang, Sabtu.

Di sini bisa belajar soal disiplin, tadi dites waktu olahraga, bedanya kalau teman Militer dan Polri biasanya jam 5.30 WIB bisa tepat waktu, tadi saat musik baru lama-lama juga mulai ramai.

"Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus," katanya.

Kemudian kebersihan di lingkungan Akmil ini salah satunya selalu bersih.Di kamar masing-masing, selesai meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.

"Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal," katanya.

Ia menyampaikan, ada kepala daerah di Sultra dia kumpulkan para bupati dan wali kota, sambil santai di lapangan rumput, ngobrol-ngobrol.

"Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati," katanya.

Ia menuturkan, selama lima tahun menjadi Mendagri pernah datang ke beberapa wilayah yg setahun sampai dua tahun tidak pernah ada rapat, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur.

"Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri," katanya

Menurut dia, harusnya rapat tingkat provinsi ini paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling membantu.

Sumber : Antara

Sentimen: netral (78%)