JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

“Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

“Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

“Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

“Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

“Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.