Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Nia (bukan nama sebenarnya), menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya pemangkasan anggaran . Nia mengatakan, saat baru datang ke kantor dan memasuki lobi, ia merasa ada yang berbeda dari sebelum diterapkannya aturan efisiensi anggaran . "Enggak ( bukan pas sudah pulang). Waktu itu saya baru mau masuk kantor di lobi, kok gelap ya, enggak gelap gulita sih, cuma enggak seterang biasanya," ujar Nia saat bercerita kepada Kompas.com , Kamis (6/2/2025) malam. Nia merasa keadaan di lobi kantornya tidak seterang biasanya. Sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan demi menghemat anggaran. "Kayaknya lebih enggak seterang biasanya gitu. Memang mungkin dari 10 (lampu), cuma 3 dihidupin sepertinya," ucapnya. Nia mengatakan, perubahan ini dilihatnya secara kasat mata. Namun, ia tak mengetahui secara pasti apakah keadaan kantornya pada saat ini merupakan dampak dari pemangkasan anggaran atau tidak. "Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan 'ini mah efisiensi nih ya'," imbuhnya. Kondisi berbeda dirasakan Burhan (bukan nama sebenarnya), ASN di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).  "PKP itu kan kantornya masih terpisah-pisah. Menterinya di Wisma Mandiri, gabung sama Irjen dan Sekjen, Wamen dan beberapa dirjen itu di Kementerian ATR, terus di Tebet itu ada dua dirjen," ujarnya kepada Kompas.com , Jumat (7/2/2025). Di kantornya di Wisma Mandiri, Burhan mengaku, tidak ada pengurangan penerangan seperti halnya di Kementerian PU. "Kan lampu masih tanggungannya Wisma Mandiri," ungkapnya. Kebijakan pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan memiliki dampak yang lebih luas, tak hanya bagi karyawan maupun kinerjanya, tetapi juga masyarakat. Di Kementerian PU, misalnya. Kementerian ini sempat menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, karena pada saat itu infrastruktur menjadi program andalannya. Semula, anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun kemudian dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut. Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun. Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ. "(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen," kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km. Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter. Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 94 meter. Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun. Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun. Sementara anggaran Kementerian PKP dipangkas, dari awalnya Rp 5,27 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Padahal kementerian ini memiliki pekerjaan rumah untuk menggarap program 3 juta rumah per tahun. "Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025). Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar. Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun. Sementara itu, Burhan mengaku, kebijakan penghematan anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional yang sehari-hari dilaksanakan. Ia mencontohkan, ketika ada kegiatan menteri di dalam kota, biasanya setiap pegawai yang mendampingi akan mendapatkan uang jalan, berapa pun lama kegiatannya. "Mau sejam-dua jam, biasanya dapat ongkos. Tapi sekarang minimal harus delapan jam baru dapat ongkos. Kalau dari sisi personel tidak ada pengurangan untuk yang mendampingi," ungkapnya. Sementara Nia mengaku, cukup memahami kondisi kantornya yang terdampak kebijakan efisiensi. Hanya ia menyayangkan kebijakan ini berdampak ke masyarakat.  "Orang menganggap yang dipotong adalah anggaran dinas sama ATK PNS. Tapi orang lupa kalau ini berdampak ke masyarakat," kata dia. Nia menyebut, masyarakat yang tinggal di kampung sangat membutuhkan bendungan. Tetapi, dengan kebijakan baru, anggaran pembangunan bendungan kini dipangkas. "Kalau tinggal di kampung mungkin sangat butuh bendungan, ini tuh enggak sampai ke masyarakat," tuturnya. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.